Meski TKD meningkat, realisasi belanja daerah melalui APBD justru turun melambat 14,1% dibandingkan tahun lalu. 

Tekanan ini terjadi hampir di seluruh pos, mulai dari belanja pegawai yang menyusut 1,5% menjadi Rp281 triliun, belanja barang dan jasa turun 10,6% menjadi Rp170,1 triliun, belanja modal terkontraksi 32,6% menjadi Rp44,9 triliun, hingga belanja lainnya yang terpangkas 30,7% menjadi Rp128,4 triliun.

"Memang di tahun 2025 ada pergantian kepemimpinan daerah, banyak yang Bupati, Walikota, Gubernur, Kepala Daerah yang baru bisa jadi ada perlambatan karena pergantian kepemimpinan, juga ada perlambatan karena kebijakan pencadangan yang kita keluarkan lewat Inpres No. 1/2025," terangnya. 

Oleh karena itu, Suahasil berharap agar pemimpin daerah dapat memanfaatkan belanja daerah lebih cepat di sisa tahun 2025 ini. 

(lav)