“Swasta kan tidak boleh juga impor gitu ya, maka kemudian kelangkaan akan terjadi dan lama-lama SPBU swasta itu akan bangkrut,” tegas dia.
Kapasitas Pertamina
Selain itu, kata Fahmy, potensi kelangkaan tersebut bisa terjadi sebab kemampuan Pertamina untuk melakukan impor BBM dalam jumlah besar dari AS guna memasok kebutuhan perseroan dan pihak swasta masih dipertanyakan.
Terlebih, lanjut dia, infrastruktur kilang milik Pertamina untuk menyimpan impor BBM yang dilakukan masih belum tersedia.
“Impor yang dilakukan membutuhkan infrastruktur apakah itu kilang, apakah itu tempat penyimpanan, saya yakin Pertamina belum siap,” tegas Fahmy.
Selain itu, dia juga menyoroti potensi meningkatnya biaya logistik yang harus dikeluarkan Pertamina apabila impor tersebut berasal dari AS. Menurut dia, biaya logistik pengangkutan BBM diprediksi akan lebih mahal dibandingkan dengan impor BBM yang dilakukan dari Asia maupun Timur Tengah.
Dia memprediksi tambahan biaya tersebut akan dibebankan langsung Pertamina ke perusahaan SPBU swasta selaku pembeli BBM. Dengan begitu, SPBU swasta harus menaikkan harga jualnya ke konsumen untuk menutupi tambahan biaya tersebut.
“Itu akan dibebankan pada harga jual termasuk harga jual ke SPBU swasta makanya tadi saya perkirakan SPBU swasta lebih mahal [beli BBM] Pertamina dibanding dia harus impor sendiri itu,” tegas Fahmy.
Untuk diketahui, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan PT Pertamina (Persero) akan mengimpor bahan bakar minyak (BBM) tambahan untuk memasok kebutuhan operator SPBU swasta seperti Shell, Vivo, dan BP-AKR.
Bahlil menjelaskan, impor tambahan tersebut dilakukan sebab pasokan bensin yang dimiliki Pertamina saat ini merupakan BBM yang telah dicampur formula aditif Pertamina.
Sementara itu, SPBU swasta menyetujui membeli bensin dari Pertamina dengan syarat produk yang dibeli merupakan BBM murni atau base fuel.
“Dipastikan [impor baru] karena pasokan Pertamina yang sekarang sudah dicampur, jadi kemungkinan besar impornya impor baru,” kata Bahlil dalam konferensi pers di kantornya, seusai rapat dengan SPBU swasta, Jumat (19/9/2025) sore.
Adapun, PT Pertamina Patra Niaga masih memiliki sisa kuota impor sebesar 34% atau sekitar 7,52 juta kiloliter (kl) untuk 2025. Volume tersebut diklaim cukup untuk memenuhi tambahan alokasi bagi SPBU swasta sebanyak 571.748 kl hingga Desember 2025.
Akan tetapi, Bahlil enggan memastikan apakah impor BBM yang dilakukan Pertamina berasal dari AS atau tidak.
Sebelumnya, padahal, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyatakan impor BBM yang dilakukan akan berasal dari AS dan berkaitan dengan realisasi kesepakatan negosiasi tarif resiprokal dengan pemerintahan Presiden Donald Trump.
Menurut Bahlil, sumber BBM yang akan diimpor Pertamina tak penting berasal dari mana—menurutnya yang terpenting bahwa BBM tersebut akan tersedia dalam waktu tujuh hari di SPBU swasta.
“Jangan tanya dari mana, yang penting 7 hari barang sudah kembali ke Indonesia,” ucap Bahlil.
Adapun, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengungkapkan tambahan kuota impor BBM periode 2025 untuk perusahaan SPBU swasta seperti Shell dan BP-AKR mencapai 7.000—44.000 kiloliter (kl).
Jumlah tersebut merupakan tambahan 10% dari kuota impor yang diberikan pada tahun lalu. Angka tersebut juga terpaut jauh dengan tambahan volume impor BBM yang didapatkan PT Pertamina Patra Niaga untuk tahun ini, yaitu sekitar 613.000 kl.
Dengan begitu, jika mengacu pada volume tambahan kuota 2025 sebesar 10% dari total kuota 2024 dan dibandingkan dengan unit SPBU yang dimiliki, dapat diasumsikan bahwa realisasi impor BP-AKR pada 2024 adalah sekitar 70.000 kl.
Terlebih, per akhir Maret 2025, perseroan telah mengoperasikan 64 SPBU di Indonesia secara kumulatif.
Sementara itu, Shell Indonesia dapat diasumsikan mencatatkan realisasi impor BBM pada 2024 sekitar 440.000 kl. Terlebih, Shell tercatat mengoperasikan sekitar 215 SPBU di Indonesia.
KPPU juga mengungkapkan pangsa pasar Pertamina Patra Niaga dalam segmen BBM nonsubsidi tercatat sekitar 92,5%, sedangkan perusahaan SPBU swasta hanya berada pada kisaran 1%—3%.
Sekadar catatan, Indonesia diganjar tarif sebesar 19%, lebih rendah dari sebelum pemerintah berunding dengan AS, yakni sebesar 32%.
Salah satu kesepakatan yang diteken RI-AS yakni kebijakan impor gas minyak cair atau liquified petroleum gas (LPG), hingga BBM jenis bensin senilai total US$15 miliar.
(azr/wdh)
