Pasar obligasi sudah memberi sinyal tekanan, dengan lonjakan imbal hasil utang jangka panjang di Prancis dan Inggris. Hal ini menjadi peringatan bahwa kesabaran investor tidak bisa dianggap remeh.

Namun ancaman lebih besar ada pada instabilitas politik dan kelumpuhan kebijakan yang mengirim pesan kepada publik bahwa struktur pemerintahan saat ini gagal memberikan solusi. Kondisi itu justru membuka pintu lebih lebar bagi kelompok ekstrem kiri maupun kanan untuk meraih kekuasaan. Pada saat yang sama, Eropa yang lemah kian rentan terhadap manuver pemimpin global seperti Vladimir Putin, Donald Trump, maupun Xi Jinping.

“Saya cukup pesimistis,” ujar Giovanni Orsina, Kepala Departemen Ilmu Politik Universitas Luiss di Roma. “Dunia telah berubah, dan Eropa seperti kepingan yang tak lagi pas.”

Krisis tata kelola di Eropa memiliki pola serupa: kegagalan menemukan konsensus soal bagaimana membagi hasil pertumbuhan ekonomi yang lemah, ditambah retorika kelompok ekstrem kiri maupun kanan yang menyalahkan kalangan kaya atau imigran.

Populasi yang menua memperparah tekanan anggaran dan menambah dimensi generasi dalam konflik politik. Meski sorotan kini tertuju pada Prancis dan Inggris, negara lain seperti Jerman dan Spanyol yang bergantung pada pensiun publik juga menghadapi pilihan sulit.

Sejarah Eropa pun menjadi pengingat suram. Kekacauan politik di Italia dan Jerman pada era antar-perang melahirkan fasisme, sementara republik ketiga Prancis dan gejolak ekonomi di Inggris membuat kedua negara itu lengah menghadapi ancaman Nazi.

Prancis kini menjadi contoh paling gamblang instabilitas politik. Perdana Menteri kelima dalam dua tahun terakhir, Sebastien Lecornu, harus merangkul partai kiri agar anggaran bisa disahkan. Dengan sisa jabatan Macron kurang dari dua tahun, Partai National Rally dari sayap kanan kian percaya diri menatap kemenangan.

“Eropa hidup dalam bayang-bayang 15 tahun guncangan — mulai dari krisis zona euro, pandemi, hingga perang di Ukraina. Hasilnya adalah parlemen yang terfragmentasi, partai yang terpolarisasi, dan pemilih yang makin labil. Ditambah keterbatasan fiskal, kapasitas pemerintah untuk melakukan perubahan besar makin terbatas," kata Antonio Barroso, analis senior geoekonomi dari Bloomberg Economics.

Di Inggris, Starmer juga goyah. Otoritas politik yang semula kuat setelah kemenangan besar tahun lalu terkikis oleh anggaran yang tidak populer, gejolak pasar, hingga pengunduran diri sekutu dekatnya. Dengan inflasi yang kembali menguat dan Partai Buruh terbelah, Partai Reformasi pimpinan Nigel Farage kini memimpin jajak pendapat.

Dibandingkan dengan Inggris dan Prancis, Jerman memiliki beban utang yang jauh lebih rendah. Namun, koalisi Kanselir Friedrich Merz, yang terbentuk setelah kemenangan pemilu yang kurang meyakinkan pada Februari, kini sudah mulai menunjukkan keretakan. Kemenangan tersebut memaksanya untuk memperbarui aliansi partainya dengan Partai Demokrat Sosial.

Kondisi Bundestag (parlemen Jerman) yang sangat tidak stabil membuat Merz hanya bisa meningkatkan anggaran pertahanan secara signifikan—melalui pelonggaran "rem utang" negara—dengan menggunakan anggota parlemen periode sebelumnya, sebelum anggota parlemen yang baru menjabat. Sementara itu, partai ekstrem kanan AfD kini menjadi partai oposisi utama Jerman dan saat ini bersaing ketat dengan CDU pimpinan Merz untuk memenangkan pemilu berikutnya.

Di Spanyol, koalisi pimpinan Perdana Menteri Pedro Sanchez hanya mampu bertahan di kekuasaan berkat aliansi kontroversial dengan separatis Catalan. Negara tetangganya, Portugal, terjerat dalam tiga pemilu dalam kurun waktu tiga tahun.

Di antara negara-negara besar Eropa, Italia mungkin tampak sebagai anomali, di mana Giorgia Meloni baru-baru ini menjadi perdana menteri terlama sejak Silvio Berlusconi lengser pada 2011.

Meskipun demikian, ia terikat oleh tuntutan yang saling bersaing dari koalisinya, beban utang yang sangat besar, dan sistem politik yang terhalang oleh dua majelis parlemen yang sama kuatnya. Bisa dibilang, bahaya inheren dari ketidakstabilan itulah yang justru melahirkan disiplin di dalam aliansinya.

Di belahan Eropa lain, kebuntuan politik merajalela. Perdana Menteri Belanda Dick Schoof berhasil selamat dari mosi tidak percaya pada akhir Agustus, tetapi ia menghadapi pemilu sela bulan depan. Belgia butuh lebih dari setengah tahun setelah pemilu nasionalnya untuk membentuk koalisi pada Januari lalu, sebuah perbaikan dari penantian 500 hari yang dibutuhkan sebelumnya.

Beralih ke timur, tahun kedua Donald Tusk sebagai perdana menteri telah terganggu oleh kemenangan mengejutkan dari seorang tokoh nasionalis di luar partai sebagai presiden. Presiden ini sekarang memiliki hak veto untuk menggagalkan upaya-upaya pemerintah mengurangi salah satu defisit anggaran terluas di Uni Eropa, karena mayoritas pemerintah tidak cukup besar. Rumania juga muncul dari krisis politik terburuknya sejak runtuhnya komunisme, setelah seorang kandidat pinggiran muncul dari ketidakjelasan tahun lalu untuk memenangkan putaran pertama pemilihan presiden di tengah kecurigaan adanya dukungan Rusia.

Entitas regional dapat mengkompensasi kekacauan domestik, sering kali karena mereka tidak bertanggung jawab langsung kepada para pemilih. Bank Sentral Eropa, misalnya, dapat mengklaim keberhasilan dalam mencapai stabilitas harga di tengah latar belakang yang sangat bergejolak.

Namun, Uni Eropa yang merupakan bagian dari entitas tersebut, dengan karakternya sebagai "klub negara-negara," juga memiliki tantangan tersendiri. Meskipun hukum dan aturan ketatnya sebelumnya membantu melancarkan roda pertumbuhan di benua itu, proses pengambilan keputusannya lambat dan seringkali bergantung pada konsensus. Di saat yang sama, blok ini juga menjadi sasaran empuk kritik dari gerakan nasionalis, yang terbukti dari keluarnya Inggris.

Ketidakberdayaan kolektif yang dihasilkan oleh demokrasi yang terfragmentasi ini memberikan kesempatan emas seumur hidup bagi Putin, yang serangan drone-nya baru-baru ini di Polandia dan Rumania menegaskan keinginannya untuk menguji kelemahan para tetangganya. Sementara itu, China telah mencoba merongrong persatuan dengan mencari aliansi bersama negara-negara seperti Spanyol, dan perjanjian dagang Trump dengan Uni Eropa menyoroti bagaimana ia memandang benua itu secara transaksional, seolah-olah sebagai sumber daya yang bisa dipanen.

Saat para politisi bersiap untuk pertemuan di seluruh kawasan pada awal Oktober dalam Komunitas Politik Eropa, banyak dari mereka setidaknya bisa lega karena mereka punya waktu. Negara-negara terbesar memiliki lebih dari setahun sebelum pemilu umum, dan Inggris serta Jerman mungkin memiliki waktu hingga 2029 jika pemerintahan mereka dapat bertahan. Namun, para pemimpin mereka semakin terlihat seperti pemimpin seremonial, yang hanya mengurus upacara tetapi kehilangan kemampuan untuk benar-benar memerintah.

(bbn)