Perubahan kepemimpinan DPR ini terjadi setelah pemilihan ketua baru Senat, di mana beberapa senator juga terlibat dalam skandal korupsi. Mereka membantah tuduhan tersebut.
Pemerintahan Marcos memperketat tindakan kerasnya terhadap korupsi dalam proyek-proyek pemerintah untuk mengatasi banjir di salah satu negara paling rawan topan di dunia. Kemarahan publik memicu dmeonstrasi di beberapa daerah, terutama di ibu kota, di mana berbagai kelompok berencana menggelar unjuk rasa besar pada Minggu.
Menurut Ederson Tapia, profesor administrasi publik di Universitas Filipina, pengunduran diri Romualdez, salah satu sekutu terdekat Marcos, merupakan respons terhadap meningkatnya kemarahan publik terkait korupsi dan upaya untuk melindungi kantor presiden dari kegaduhan.
"Ini juga merupakan tindakan strategis untuk melindungi dirinya sendiri, melindungi presiden dari kerusakan reputasi," papar Tapia.
Marcos mengungkap korupsi besar-besaran dalam proyek-proyek tersebut melalui pidato kenegaraannya pada Juli lalu. Dia mengatakan bahwa tidak seorang pun akan bebas dari investigasi penyalahgunaan dana pemerintah, termasuk kerabat dan sekutunya. Ia membentuk badan independen pekan lalu untuk menyelidiki masalah ini.
Pemerintah berharap dapat bekerja sama dengan Dy "untuk mendorong langkah-langkah yang memperkuat perekonomian, memastikan layanan dasar, dan melindungi demokrasi kita," kata kantor komunikasi Marcos.
Sebelumnya pada hari yang sama, anggota Kongres Lorenz Defensor menyebut penyalahgunaan dana negara dalam proyek-proyek penanggulangan banjir sebagai "bentuk penjarahan paling parah."
"DPR membutuhkan perubahan ini, DPR perlu membangun kembali reputasinya dan memulihkan integritasnya," ujarnya kepada wartawan.
(bbn)
