Akan tetapi, Hadi tidak menutup kemungkinan bisa saja Pertamina dapat menekan biaya yang timbul dalam proses impor hingga pembauran BBM dengan aditif, sehingga harga jual yang ditawarkan ke SPBU swasta masih tetap kompetitif dengan BBM yang diimpor langsung oleh pihak swasta.
“Jika jawabannya lebih rendah harga akhirnya, maka skema bisnis usulan Pak Menteri ESDM dari titik ini bisa jalan,” kata dia.
Pembauran Disoal
Hadi juga menyoroti proses penambahan aditif ke BBM yang akan dijual ke SPBU swasta. Menurut dia, formula aditif masing-masing BBM yang dijual pada seluruh perusahaan SPBU merupakan rahasia bisnis dan berbeda-beda.
Dengan begitu, dia mempertanyakan apakah proses pembauran atau blending BBM akan dilakukan langsung oleh Pertamina atau dilakukan masing-masing perusahaan SPBU swasta.
“Ini masalah formula rahasia, apakah SPBU swasta mau menyerahkan bahan bahan aditif rahasia ke Pertamina untuk processing produk akhir?" ungkap Hadi.
“Cukup kompleks dan ruwet permasalahannya, dan akan menambah panjang daftar, bahwa kita tidak ramah kepada investor. Betapa susah mau usaha di negeri ini,” ujarnya.
Untuk diketahui, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia meminta Pertamina untuk tidak mengambil untung tambahan dari rencana operator SPBU swasta membeli BBM dari perusahaan pelat merah tersebut.
Sikap Bahlil itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman terkait dengan potensi panjangnya alur pasok BBM ke jaringan SPBU swasta setelah membeli bensin dari Pertamina.
“Itu sudah dirapatkan sama menteri, enggak boleh ada penambahan biaya macam-macam,” kata Laode kepada awak media di Jakarta, Rabu (17/9/2025).
Hanya saja, Laode menegaskan, pembelian BBM SPBU swasta ke Pertamina nantinya bakal mengikuti skema B2B yang wajar.
Dia enggan berkomentar soal kemungkinan Pertamina mengambil keuntungan atau margin lebih dari model bisnis baru dengan pengelola jaringan SPBU swasta seperti Shell Indonesia dan BP-AKR.
“Aspek bisnis ke bisnis lah, nanti SPBU swasta sama Pertamina membahas hal itu, kalau kita biar kebijakan ini bisa diimplementasikan. Itu saja,” tuturnya.
Adapun, dua perusahaan ritel BBM swasta—yakni Shell Indonesia dan BP-APKR — melaporkan kehabisan pasokan sejak akhir bulan lalu.
Dua operator SPBU swasta tersebut melaporkan kekosongan bensin dengan nilai oktan 92 ke atas, dan masih terjadi hingga saat ini.
Sebelumnya, Presiden Direktur BP-AKR Vanda Laura mengaku masih mengkaji arahan Kementerian ESDM untuk membeli BBM dari Pertamina Patra Niaga.
Selain itu, Vanda juga menegaskan BBM pada masing-masing badan usaha (BU) hilir migas memiliki standar dan spesifikasi yang berbeda-beda.
Dia mengaku akan menyerahkan persyaratan atau spesifikasi BBM BP-AKR ke Pertamina dalam waktu dekat, tetapi belum bisa memastikan apakah BP-AKR pasti akan membeli BBM dari Pertamina atau akan menempuh upaya lain.
“Kami juga harus mengevaluasi lebih lanjut dan mengantisipasi apabila ada potensi risiko dan lain sebagainya,” kata Vanda ditemui awak media di Kementerian ESDM, Rabu (10/9/2025).
(azr/wdh)
