“Program pemagangan yang dicanangkan pemerintah ini sangat baik untuk mendukung ketersediaan SDM yang sesuai kebutuhan industri. Lulusan D3 dan S1 memang butuh skill tambahan, bukan hanya ijazah,” ujarnya.
Menurut Timboel, tunjangan dari pemerintah membantu meringankan beban perusahaan yang selama ini harus menyediakan biaya makan dan transportasi bagi peserta magang. Ia juga mendorong pemberian insentif pajak agar lebih banyak perusahaan bersedia membuka program magang.
Namun, ia mencatat ketidaksesuaian antara target dan alokasi anggaran. Pemerintah menganggarkan Rp198 miliar untuk 20.000 lulusan dengan besaran tunjangan setara UMP 2025, rata-rata Rp3,31 juta per bulan. Perhitungan Timboel menunjukkan, dana tersebut hanya cukup untuk membiayai sekitar 9.953 orang selama enam bulan.
“Kalau targetnya 20.000 orang, maka tunjangannya hanya Rp1,65 juta per bulan per orang. Itu sebenarnya cukup untuk memenuhi hak uang makan dan transportasi sebagaimana diatur dalam Permenaker No. 6/2020,” kata Timboel.
Ia menyarankan pemerintah menambah alokasi menjadi sekitar Rp397,8 miliar jika ingin mempertahankan tunjangan setara UMP bagi 20.000 peserta.
(fik/spt)
