Logo Bloomberg Technoz

Pengamat Kritik Kemenpar: Belum Transparansi Program Pariwisata

Muhammad Fikri
17 September 2025 14:00

Para turis mendaki Pulau Padar di Labuan Bajo. Devisa dari sektor pariwisata bisa membantu kekuatan rupiah (Dimas Ardian/Bloomberg)
Para turis mendaki Pulau Padar di Labuan Bajo. Devisa dari sektor pariwisata bisa membantu kekuatan rupiah (Dimas Ardian/Bloomberg)

Bloomberg Technoz, Jakarta - Sejumlah pengamat hingga pelaku usaha menyoroti kinerja Kementerian Pariwisata yang dinilai belum transparan mengevaluasi dampak program-program stimulus terhadap sektor pariwisata.

Kritik ini mencuat setelah pemerintah kembali meluncurkan insentif PPh 21 Ditanggung Pemerintah (PPh 21 DTP) bagi pekerja di sektor hotel, restoran, dan kafe (HoReCa).

Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia (ICPI) Azril Azhari menilai pemerintah tidak pernah secara terbuka mempublikasikan data multiplier effect dari kebijakan stimulus sebelumnya. 


“Belum pernah ada Kementerian Pariwisata ini menghitung multiplier effect dari segala macam program stimulus. Jadi jangan kita senang jumlah bantuannya sekian, tapi ada tidak dampaknya? Kalau tidak ada, ya rugi saja,” ujar Azril kepada Bloomberg Technoz, Selasa (16/9/2025)

Ia juga mempertanyakan fokus insentif yang hanya menyasar pekerja formal di sektor HoReCa dengan pendapatan di bawah Rp10 juta per bulan. Menurutnya, sektor pariwisata memiliki porsi tenaga kerja informal dan UMKM yang jauh lebih besar.