Selain aplikasi Mobile JKN, BPJS Kesehatan juga menyediakan kanal lain. Peserta bisa menghubungi BPJS Care Center 165, menggunakan CHIKA (Chat Assistant JKN) melalui WhatsApp, atau mendatangi langsung kantor cabang BPJS Kesehatan di daerah masing-masing.
Status Peserta dan Besaran Iuran
Hingga 2025, terdapat tiga kategori besar peserta BPJS Kesehatan berdasarkan skema pembayaran iuran. Masing-masing memiliki hak dan kewajiban berbeda, namun manfaat layanan kesehatan tetap setara sesuai ketentuan program JKN.
-
Peserta Mandiri (PBPU dan BP)
Peserta ini membayar iuran secara pribadi setiap bulan sesuai kelas layanan yang dipilih, mulai dari Kelas I, II, hingga III. -
Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU)
Kelompok ini terdiri atas pekerja formal yang iurannya dipotong langsung dari gaji bulanan dan sebagian ditanggung oleh pemberi kerja. -
Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI)
PBI merupakan peserta dari kalangan kurang mampu yang seluruh biaya iurannya ditanggung pemerintah. Besaran iuran ditetapkan Rp42.000 per orang per bulan, dan dibayarkan melalui APBN maupun APBD. Peserta PBI berhak memperoleh pelayanan kesehatan setara dengan peserta lain, meski ditempatkan di perawatan kelas III.
Pentingnya Cek Iuran Sejak Dini
Mengetahui status iuran sejak 2025 menjadi krusial karena adanya rencana kenaikan bertahap pada 2026. Dengan mengecek rutin, peserta dapat memastikan tidak ada tunggakan yang bisa menghambat akses layanan.
Tidak sedikit kasus ketika peserta baru menyadari iuran menunggak saat membutuhkan pelayanan medis. Kondisi ini membuat kartu BPJS Kesehatan non aktif sementara hingga tunggakan dilunasi. Jika terjadi darurat, hal ini tentu menambah beban bagi peserta dan keluarga.
Oleh karena itu, BPJS Kesehatan terus mengingatkan masyarakat untuk disiplin membayar iuran sesuai jatuh tempo. Kebijakan iuran yang berlaku di 2025 menjadi dasar penting sebelum adanya penyesuaian di tahun berikutnya.
Transparansi dan Pencegahan Penipuan
Seiring dengan rencana kenaikan tarif, pemerintah dan BPJS Kesehatan menegaskan bahwa seluruh informasi resmi hanya diumumkan melalui kanal sah, seperti situs BPJS Kesehatan dan laman Kementerian Keuangan.
Peserta diimbau berhati-hati terhadap oknum yang menawarkan jasa percepatan atau penurunan iuran dengan biaya tertentu. Seluruh layanan BPJS Kesehatan, termasuk pengecekan status dan pendaftaran, tidak dipungut biaya alias gratis.
Harapan ke Depan
Dengan kebijakan baru yang akan berlaku mulai 2026, diharapkan keberlanjutan program JKN semakin kuat. Pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara keberlangsungan finansial BPJS Kesehatan dengan akses layanan kesehatan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
Meski iuran dipastikan akan naik, skema penerapan bertahap diharapkan bisa mengurangi beban peserta. Sementara itu, kehadiran program PBI tetap menjadi solusi bagi masyarakat kurang mampu agar tetap terlindungi dalam sistem kesehatan nasional.
Rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan mulai 2026 menjadi perhatian besar masyarakat. Namun, sebelum kebijakan baru berlaku, peserta disarankan untuk disiplin memeriksa dan membayar iuran di tahun 2025.
Dengan memanfaatkan aplikasi Mobile JKN dan kanal resmi lainnya, peserta dapat memastikan keanggotaan tetap aktif. Transparansi pemerintah dalam mengumumkan detail iuran juga akan membantu mencegah potensi penipuan di lapangan.
Pada akhirnya, kepatuhan dalam membayar iuran bukan hanya menjaga akses layanan kesehatan pribadi, tetapi juga memperkuat keberlanjutan sistem JKN untuk seluruh masyarakat Indonesia.
(seo)
