Dalam kaitan itu, Yulot juga menyatakan impor BBM tersebut jika dilakukan maka akan melibatkan perusahaan Amerika Serikat (AS).
Akan tetapi, dia tak menjelaskan dengan tegas apakah Pertamina akan secara langsung membeli BBM dari perusahaan AS tersebut–atau justru melalui mekanisme lainnya.
Yuliot hanya memastikan bahwa pembelian BBM yang melibatkan perusahaan AS tersebut akan terhitung sebagai realisasi komitmen impor migas dari AS, dalam rangka kesepakatan negosiasi tarif resiprokal dengan Presiden Donald Trump.
“Ini kan ada beberapa perusahaan AS kan, itu tinggal kesepakatan kita. Perusahaan AS yang melakukan pengadaan harus, ya misalnya Exxon Mobil. Itu kan, ini kan perusahaan AS. Ya kemudian Chevron, itu kan merupakan AS,” kata Yuliot.
“Jadi dari manapun itu mereka melakukan pengadaan, itu terserah. Akan tetapi, ini dicatatkan sebagai trade balance kita dengan Amerika,” tegas dia.
Pada kesempatan terpisah pekan ini, Dirjen Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan Pertamina berpotensi mengimpor BBM baru demi memasok bensin ke badan usaha (BU) hilir migas swasta, yakni Shell Indonesia dan BP-AKR.
Namun, keputusan tersebut baru akan diambil jika pasokan milik Pertamina tidak mencukupi untuk menyuplai BBM ke BU hilir migas swasta tersebut. Adapun, mekanisme tersebut ditempuh untuk mengatasi kurangnya pasokan BBM nonsubsidi di SPBU swasta.
Laode menjelaskan Pertamina masih memiliki kuota impor yang belum terealisasi pada tahun ini. Dengan begitu, perusahaan pelat merah tersebut masih memungkinkan mengimpor BBM baru demi menyuplai BBM ke SPBU swasta jika pasokan yang dimiliki tidak cukup.
“Ada tambahannya dari SPBU swasta, kita tugaskan Pertamina [impor] satu pintu. Kita minta datanya, begitu dapat data, kita kasih tahu Pertaminanya, kata Pertamina, 'oh ternyata perlu tambahan nih Pak, kami harus impor tambahan berarti ini',” kata Laode ditemui awak media, usai rapat bersama perusahaan SPBU di Kementerian ESDM, Rabu (10/9/2025).
Dengan begitu, saat ini Kementerian ESDM tengah menanti data kebutuhan pasokan BBM para SPBU swasta dan data pasokan BBM yang dimiliki Pertamina. Setelah itu, kementerian akan mensinkronisasi data tersebut untuk menentukan keputusan berikutnya.
Di lain sisi, Laode menegaskan Shell dan BP-AKR masih belum menyepakati untuk membeli BBM dari Pertamina tersebut. Menurut dia, BU hilir migas swasta tersebut meminta waktu untuk menyiapkan data yang dibutuhkan Kementerian ESDM.
Adapun, dua perusahaan ritel BBM swasta—yakni Shell Indonesia dan BP-APKR — melaporkan kehabisan pasokan sejak akhir bulan lalu. Dua operator SPBU swasta tersebut melaporkan kekosongan BBM dengan nilai oktan 92 ke atas, dan masih terjadi hingga saat ini.
Sekadar catatan, Indonesia sendiri diganjar tarif sebesar 19%, lebih rendah dari sebelum pemerintah berunding dengan AS, yakni sebesar 32%.
Salah satu kesepakatan yang diteken RI-AS yakni kebijakan impor komoditas energi dengan alokasi nilai sekitar US$10 miliar—US$15 miliar.
(azr/wdh)
