“Baik untuk sampah medis, maupun juga untuk sampah industri yang memang sekarang menjadi fokus bagi bisnisnya Arah Environmental,” tuturnya.
Saat ini, Arah Environmental beroperasi di 15 pronvisi di Indonesia dan melayani lebih dari 5.000 pelanggan medis, industrial dan domestik.
Selain itu, bisnis pengolahan sampah TOBA turut melebar di Singapura lewat CORA Envinronment dan Asia Medical Enviro Services.
CORA Enviroment merupakan rebranding dari Sembcorp Environment yang baru diambilalih TOBA awal tahun ini.
Di sisi lain, TOBA turut tertarik untuk masuk ke bisnis pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa).
TOBA belakangan tengah mengkaji sejumlah proyek yang dianggap potensial untuk dikembangkan.
Nafi menuturkan perseroannya telah melihat sejumlah proyek yang potensial untuk dikembangkan, termasuk beberapa proyek yang masuk ke dalam rencana lelang PT Perusahan Listrik Negara (Persero) atau PLN.
“Jadi kalau pertanyaannya apakah kita sudah lihat-lihat, tentunya sudah,” tuturnya.
Patriot Bond
Sebelumnya, Danantara menerbitkan Patriot Bond senilai Rp50 triliun melalui mekanisme penempatan privat atau private placement.
Instrumen dengan kupon 2% ini diarahkan untuk membiayai berbagai proyek transisi energi, termasuk pengelolaan sampah menjadi sumber energi atau waste to energy (WTE).
CEO Danantara Rosan Roeslani mengatakan setidaknya Grup Djarum dan Prajogo Pangestu berminat berpartisipasi dalam penerbitan ini.
“Instrumen ini terbagi dalam dua seri, masing-masing bertenor lima tahun (seri A) dan 7 tahun (seri B), dengan tingkat kupon 2%,” kata Rosan, dikutip Selasa (26/8/2025).
Dia menekankan, meski kupon yang ditawarkan berada di bawah tingkat pasar, obligasi ini bersifat tradable dan dapat dijadikan agunan di bank-bank Himbara seperti Bank Mandiri maupun BNI.
Dana hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk membiayai sejumlah proyek strategis, termasuk program Waste to Energy atau pengelolaan sampah di 33 daerah.
Program ini merupakan salah satu prioritas pemerintah, dengan target segera direalisasikan pada akhir bulan ini sesuai mandat Presiden. Rosan menegaskan proyek tersebut telah mendapat dukungan dari PLN maupun pemerintah daerah, tanpa adanya skema tipping fee.
(naw/wdh)
