Banding juga mencakup tarif terhadap Kanada, Meksiko, dan China yang dikaitkan Trump dengan upaya memerangi perdagangan fentanil. Kasus ini muncul dari gugatan sejumlah negara bagian yang dipimpin Demokrat serta sekelompok usaha kecil yang dipimpin distributor minuman V.O.S. Selections Inc.
Ini menjadi pertama kalinya Mahkamah Agung secara langsung meninjau kebijakan Trump di periode keduanya. Sebelumnya, lembaga ini memang telah mengeluarkan lebih dari 20 keputusan terkait Trump, namun bersifat sementara.
Trump berdalih tarifnya sah berdasarkan International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) 1977, undang-undang yang memberi presiden kewenangan luas dalam menghadapi keadaan darurat nasional, termasuk di bidang ekonomi. Namun, IEEPA tidak menyebutkan secara eksplisit kewenangan untuk menetapkan tarif. Pemerintah berargumen ketentuan untuk “mengatur impor” mencakup kewenangan tersebut.
Pengadilan Banding Federal sebelumnya memutuskan 7:4 bahwa undang-undang itu tidak memberi kuasa kepada presiden untuk memberlakukan tarif seluas itu. “Undang-undang memang memberikan kewenangan signifikan kepada presiden untuk merespons keadaan darurat nasional, tetapi tidak secara eksplisit mencakup kekuasaan menetapkan tarif atau pajak,” demikian putusan pengadilan.
Mayoritas hakim banding juga menegaskan bahwa Konstitusi AS memberikan kewenangan tarif kepada Kongres, bukan presiden. Karena itu, jika kewenangan besar ingin dialihkan, harus ada mandat jelas dari Kongres.
Pihak penantang menilai defisit perdagangan yang dijadikan alasan Trump bukanlah ancaman “luar biasa dan tidak biasa” sebagaimana disyaratkan IEEPA untuk mengaktifkan kewenangan darurat presiden.
Trump tetap mempertahankan tarif sebagai instrumen penting untuk melindungi bisnis dan pekerja Amerika. Ia juga menggunakan ancaman tarif untuk menekan Kanada dan Meksiko agar memperketat pengendalian imigrasi, Brasil agar menghentikan penuntutan terhadap Jair Bolsonaro, serta India agar berhenti membeli minyak Rusia.
Meski begitu, pejabat pemerintah mengatakan sebagian besar tarif tetap bisa diberlakukan lewat jalur hukum lain, misalnya tarif baja, aluminium, dan otomotif yang tidak tercakup dalam perkara ini.
Para penentang menilai tarif justru membebani konsumen, tidak banyak menghasilkan konsesi, serta memperburuk ketegangan dengan negara lain.
Selain perkara utama ini, Mahkamah Agung juga akan menggabungkan kasus serupa dari dua produsen mainan edukatif yang menggugat di pengadilan distrik Washington. Dengan begitu, putusan MA nantinya akan menentukan legalitas tarif, apa pun pengadilan tingkat pertama yang dianggap berwenang menangani perkara.
Pemerintah Trump diwajibkan menyerahkan berkas pembukaan pada 19 September, sementara pihak penggugat memiliki waktu hingga 20 Oktober untuk menanggapi.
(bbn)
