Departemen Keuangan AS menyatakan bahwa warga Amerika kehilangan lebih dari US$10 miliar akibat penipuan yang berpusat di Asia Tenggara tahun lalu.
Langkah ini merupakan bagian dari serangkaian tindakan yang diambil pemerintahan Presiden AS Donald Trump untuk mengatasi penipuan siber berskala besar yang marak di Asia Tenggara.
Menurut Departemen Keuangan AS, pencari kerja seringkali dibujuk ke kamp kerja paksa dengan dalih palsu dan kemudian dipaksa dengan ancaman kekerasan untuk melakukan penipuan daring.
"Dengan menggunakan jeratan utang, kekerasan, dan ancaman prostitusi paksa, para pelaku penipuan memaksa individu untuk menipu orang asing secara daring melalui aplikasi pesan atau dengan mengirim pesan teks langsung ke ponsel calon korban," kata Departemen Keuangan AS.
Operasi-operasi, yang berkembang pesat selama pandemi, tersebut menarik semakin banyak perhatian dalam beberapa bulan terakhir setelah serangkaian razia di wilayah tersebut mengakibatkan ribuan orang ditahan.
Namun, para aktivis hak asasi manusia (HAM) menyalahkan pemerintah Kamboja karena tidak berbuat lebih banyak. Pada Juni, Amnesty International menuduh pihak berwenang di Phnom Penh "sengaja mengabaikan" pelanggaran HAM yang terkait dengan pusat-pusat penipuan tersebut.
Meski modus operandi penipuan bervariasi, semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menipu korban hingga kehilangan tabungan mereka. Pendekatan awal dilakukan melalui pesan teks atau pesan langsung—bahkan panggilan ke nomor yang diduga salah—tetapi dengan cepat meningkat, di mana target dipancing untuk berbagi akses jarak jauh ke perangkat elektronik mereka dan memasang perangkat lunak.
Dalam salah satu praktik yang dikenal secara gamblang sebagai "pig butchering," para pelaku berusaha meyakinkan target untuk berinvestasi dalam mata uang virtual atau investasi palsu lainnya, sehingga meningkatkan potensi kerugian—dan kerusakan.
(bbn)
