Departemen Kehakiman memberi tahu Ali pada Kamis bahwa mereka mengajukan banding dan diperkirakan akan segera membawa kasus ini ke Mahkamah Agung (MA) AS jika terus kalah.
Tanpa putusan pengadilan, dana itu tidak akan tersedia lagi setelah 30 September jika Departemen Luar Negeri dan sisa-sisa Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) tidak berkomitmen pada rencana anggaran, proses yang dikenal sebagai kewajiban.
"Presiden Trump memiliki wewenang eksekutif untuk memastikan semua bantuan luar negeri akuntabel pada wajib pajak dan sejalan dengan prioritas America First yang dipilih rakyat," kata juru bicara Gedung Putih Anna Kelly dalam pernyataannya. "Ini bukan putusan akhir atas masalah ini."
Sebelumnya dalam berkas pengadilan, Departemen Kehakiman mengatakan butuh kejelasan dari pengadilan tentang apa yang harus dilakukan dengan dana itu paling lambat 2 September agar punya cukup waktu untuk merencanakan, bernegosiasi dengan pemerintah asing, dan memenuhi tenggat waktu untuk memberi tahu Kongres.
Ali menulis bahwa jika pemerintah khawatir tidak dapat mematuhi putusannya tepat waktu, ia bisa mengeluarkan perintah terpisah untuk memperpanjang tenggat waktu 30 September.
Organisasi nirlaba dan perusahaan sedang menggugat untuk memaksa pemerintahan Trump membelanjakan sekitar US$30 miliar bantuan luar negeri yang dialokasikan Kongres pada tahun-tahun sebelumnya.
Pertikaian mereda dalam beberapa pekan terakhir dan fokus pada pendanaan yang disetujui Kongres dalam undang-undang tahun 2024 yang berisiko kedaluwarsa sebelum kasus ini selesai sepenuhnya. Para penggugat dapat terus mengajukan klaim terkait sisa dana yang dipertaruhkan.
Putusan Ali diambil tak lama setelah Trump meminta Kongres menarik kembali lebih dari US$4 miliar bantuan luar negeri yang akan kedaluwarsa tahun ini, termasuk US$3,2 miliar dari undang-undang alokasi tahun 2024 yang tercakup dalam putusan terbaru.
Bloomberg News sebelumnya melaporkan tindakan Trump, yang dikenal "pocket rescission," dirancang agar dia tidak mengeluarkan dana tersebut jika Kongres tidak mengambil tindakan hingga akhir September. Secara luas, tindakan ini dianggap sebagai uji coba kemampuan Trump dalam menggunakan manuver tersebut untuk mengelak dari wewenang legislatif di masa depan.
Ali membantah klaim pemerintah bahwa ia bertindak sebagai "pengawas" anggaran AS. Ia menulis bahwa putusan mengenai penggunaan dana tersebut tetap berada di tangan cabang eksekutif.
(bbn)
