Lebih lanjut, Dicky menjelaskan mengapa penularan pertama ditemukan kasus positif malaria berasal dari pekerja tambang. Sebab, lokasi tambang legal maupun ilegal sering meninggalkan lubang-lubang genangan air.
Selain itu, melonjaknya kasus malaria, juga disebabkan kondisi pekerja keras tambang yang membuat akhirnya menunda berobat, sehingga penularan penyakit akhirnya meluas.
“Nah ini ya kenapa kesehatan lingkungan menjadi penting ya, karena akhirnya lubang-lubang genangan air itu menjadi tempat ideal untuk perkumpulan nyamuk, jadi berkembang-kembangnya nyamuk anopheles. Selain itu juga tambang itu menarik pekerja dari berbagai daerah, meningkatkan arus migrasi termasuk risiko introduksi malaria impor tadi,” jelasnya.
Dicky memberikan catatan kepada pemerintah agar mendorong surveillance (pengawasan) migrasi yang lebih kuat untuk pekerja tambang.
Selain itu intervensi spesifik di area tambang, agar bisa melakukan penutupan genangan air.
“Penyemprotan larva sida, termasuk perlindungan untuk pekerja, jadi screening rutin, distribusi kelambu khusus untuk pekerja yang tambang, kemudian juga monitoring obat anti malaria untuk menghindari resistensi,”katanya.
“Pemerintah harus menerapkan active case detection, untuk dalam bentuk pemeriksaan aktif di area tambang dan desa sekitar, termasuk juga perketat pengawasan mobilitas pekerja lintas provinsi, jadi screening misalnya sebelum bekerja. Kemudian juga kolaborasi lintas sektor dengan bukan hanya pertambangan, lingkungan hidup, aparat keamanan, juga tentu perlu logistik yang cukup, RDT ataupun obat ACT, primaquine, dan juga kelambu,”urainya.
Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) sebelumnya telah mengungkap bahwa peningkatan kasus signifikan malaria di Primo berasal dari pekerja tambang.
Padahal, kawasan Primo ini telah mendapatkan sertifikasi status elimnasi bebas malaria pada tahun 2024. Di tahun 2025 kabupaten tersebut sepanjang Januari hingga Agustus terdapat 168 kasus yang akhirnya membuat pemerintah setempat menetapkan kasus kejadian luar biasa (KLB).
(dec/spt)
