Dalam putusannya, Hakim Distrik AS Allison Burroughs di Boston mengatakan pemerintahan Trump melanggar perlindungan kebebasan berbicara Harvard, serta hukum hak sipil dan administrasi AS.
Pemerintahan Trump, tulis Burroughs dalam opini setebal 84 halaman, “menggunakan antisemitisme sebagai kedok untuk serangan terarah yang bermotif ideologis terhadap universitas-universitas papan atas negara ini, dan melakukannya dengan cara yang bertentangan dengan hukum.” Ia menyebut fokus pada antisemitisme di Harvard paling baik hanyalah “sewenang-wenang dan, paling buruk, hanya alasan belaka.”
AS, tulisnya, “secara tidak sah membalas dendam terhadap Harvard karena menolak tunduk pada tuntutan pemerintah.” Ia mengeluarkan putusan itu melalui apa yang disebut summary judgment setelah memutuskan bahwa persidangan tidak diperlukan.
Juru Bicara Gedung Putih Liz Huston menyebut keputusan itu “keterlaluan” dan mengatakan pemerintahan akan mengajukan banding.
“Bagi siapa pun yang berpikir adil, jelas bahwa Universitas Harvard gagal melindungi mahasiswa mereka dari pelecehan dan membiarkan diskriminasi merajalela di kampus selama bertahun-tahun,” kata Huston.
“Harvard tidak memiliki hak konstitusional atas dana pembayar pajak dan tetap tidak memenuhi syarat untuk hibah di masa depan.”
Dalam laporan terbaru, Harvard mengakui adanya insiden bias antisemit dan anti-Muslim di kampus, disertai permintaan maaf dari Presiden Harvard Alan Garber serta komitmen untuk melakukan lebih banyak perubahan.
Putusan itu “membenarkan argumen kami dalam membela kebebasan akademik universitas, penelitian ilmiah yang penting, dan prinsip inti pendidikan tinggi Amerika,” kata Garber dalam pernyataan.
“Kami akan terus menilai implikasi putusan ini, memantau perkembangan hukum lebih lanjut, dan tetap memperhatikan lanskap yang berubah dalam upaya kami menjalankan misi,” tambahnya.
Meskipun putusan ini merupakan kemenangan bagi Harvard dan Garber, pertarungan yang lebih luas dengan pemerintahan Trump masih berlanjut. Trump juga mengancam status bebas pajak Harvard.
Sebagai bagian dari gugatan terpisah, Burroughs sempat menunda upaya pemerintah untuk melarang pendaftaran mahasiswa internasional dan mencegah mereka masuk ke AS untuk belajar di Harvard. Pemerintah AS mengajukan banding atas keputusan tersebut.
Pembicaraan Penyelesaian
Trump mengatakan ia menginginkan “tidak kurang dari US$500 juta” dari Harvard dalam kemungkinan penyelesaian litigasi. Putusan pada hari Rabu dapat memperkuat posisi Harvard dalam pembicaraan penyelesaian.
Beberapa universitas lain memilih untuk berdamai daripada berjuang di pengadilan, termasuk Universitas Columbia yang setuju membayar US$221 juta.
Harvard telah memperingatkan bahwa total biaya dari berbagai tindakan federal terhadap universitas, termasuk kenaikan pajak atas dana abadi (endowment) yang baru disahkan, bisa mencapai $1 miliar per tahun. Garber dan administrator lain menulis surat pada bulan Juli yang menyatakan bahwa setiap sekolah akan memangkas pengeluaran dan pembekuan perekrutan akan tetap diberlakukan.
Pengacara universitas berargumen bahwa pemerintah AS melanggar hak Amandemen Pertama dengan menuntut Harvard menyerahkan kendali dan membuat perubahan tertentu agar bisa terus menerima dana dari pemerintah.
Pemerintah AS memotong pendanaan untuk “berbagai penelitian penting tanpa mempertimbangkan apakah ada alternatif yang lebih ringan” guna menjaga pekerjaan yang sudah berjalan, tulis Burroughs dalam putusannya.
Hak Sipil
Pemerintahan Trump bersikeras bahwa mereka melindungi hak-hak sipil mahasiswa, dan menyebut dana dari pembayar pajak sebagai hak istimewa yang harus diperoleh. Pengacara pemerintahan mengatakan AS berhak memutus pendanaan jika Harvard “tidak lagi selaras dengan” prioritas pemerintah.
Dalam sidang pada bulan Juli, Burroughs mengatakan agak “membingungkan” bagi AS untuk berargumen bahwa pemerintah bisa menghentikan kontrak jika tidak setuju dengan pandangan yang tidak ada hubungannya dengan topik hibah. Namun pengacara Departemen Kehakiman mengatakan AS dapat mengakhiri kontrak “untuk alasan kebijakan apa pun.”
Dalam putusannya pada hari Rabu, Burroughs menulis bahwa merusak “hubungan jangka panjang dan kolaboratif antara pemerintah dan Harvard serta institusi mitranya tanpa mempertimbangkan alternatif atau mengaitkan langsung dengan masalah antisemitisme terkesan sewenang-wenang dan sarat dengan alasan yang dibuat-buat.”
Burroughs juga menolak klaim pemerintahan Trump bahwa kasus ini merupakan sengketa kontrak yang seharusnya ditangani hakim lain di Court of Federal Claims. Ia mengatakan penyelesaian klaim Harvard terkait “hak kebebasan berpendapat institusi akademik dan pegawainya” menyangkut “prinsip konstitusional yang mendasar, bukan sekadar penafsiran istilah kontrak.”
(bbn)
