Pada kesempatan yang sama, Dirjen Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengelaborasi sinkronisasi data kebutuhan BBM tersebut penting lantaran sebelumnya pemerintah sudah memberikan tambahan kuota impor 2025 sebesar 10% kepada BU swasta.
Untuk itu, pemerintah ingin mencari tahu penyebab gangguan pasok yang saat ini dialami oleh operator SPBU swasta, padahal kuota impor BBM-nya sudah ditambah.
Beli di Pertamina
Pada dasarnya, kata Laode, sinkronisasi data tersebut juga akan membahas soal kemungkinan BU swasta untuk membeli BBM dari kilang milik Pertamina, alih-alih menambah kuota impor.
“Kan sudah dikasih 10% [kuota impor BBM SPBU swasta tahun ini]. Kan tadi itu kita sinkronkan,” ujarnya.
Menurut Laode, pemerintah lebih menyarankan agar BU swasta membeli tambahan pasok BBM dari kilang Pertamina. Terlebih, persyaratan spesifikasinya juga sudah diatur oleh Ditjen Migas Kementerian ESDM.
“Teknisnya nanti akan dibahas lebih lanjut. [...] Sinkronisasi data itu adalah [untuk] mengoptimalkan apa yang sudah kita miliki di dalam negeri, yaitu hasil dari BUMN, yaitu dari Pertamina. Itu sinkronisasi,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengklaim tidak ada gangguan, apalagi kekosongan, stok BBM di SPBU Tanah Air.
“Enggak ada [kekosongan]. Jadi gini, untuk ketersediaan BBM nasional kita, untuk swasta kita memberikan kuota impor itu seperti 2024. Contoh 1 juta. Pada 2025 kita berikan tambah 10% jadi 1,1 itu contoh,” kata Bahlil kepada awak media, di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (1/9/2025) malam.
Dengan ditambahnya kuota impor untuk BU hilir migas swasta tersebut, Bahlil menyatakan seharusnya tidak terdapat kelangkaan BBM yang terjadi di SPBU swasta.
Akan tetapi, dalam perkembangannya, Bahlil menyebut bahwa perusahaan SPBU swasta tersebut kembali meminta tambahan kuota impor.
Walhasil, dia menyarankan agar para pengusaha swasta tersebut tak perlu kembali mengimpor BBM, tetapi didorong untuk membeli dari perusahaan pelat merah, yakni Pertamina.
“Namun, kalau minta tambah, saya katakan bahwa persediaan nasional kita masih ada. Jadi bisa dilakukan kolaborasi B2B dengan persediaan nasional,” ujar Bahlil.
Saat dimintai konfirmasi, President Director & Managing Director Mobility Shell Indonesia Ingrid Siburian tidak menjelaskan penyebab pasti gangguan pasok BBM di SPBU perseroan, yang notabene merupakan kejadian yang sudah beberapa kali terulang sejak awal tahun ini.
“Produk BBM Shell Super, Shell V-Power, dan Shell V-Power Nitro+ tidak tersedia di beberapa jaringan SPBU Shell hingga waktu yang belum dapat dipastikan,” ujarnya saat dimintai konfirmasi, medio pekan lalu.
Meski tidak menjelaskan penyebab gangguan pasok tersebut, Ingris menyebut Shell tetap berupaya memastikan kelancaran pendistribusian dan penyediaan produk BBM di jaringan SPBU-nya.
“Kami terus berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral [ESDM] untuk memastikan ketersediaan produk BBM di jaringan SPBU Shell. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi,” ujarnya.
Sementara itu, Presiden Direktur BP-AKR Vanda Laura mengatakan kelangkaan pasokan BBM itu terjadi untuk produk BP Ultimate dengan nilai oktan RON 95 dan BP 92 dengan oktan RON 92.
“Sehingga tidak dapat melayani penjualan produk BBM secara lengkap,” kata Vanda saat dimintai konfirmasi, pertengahan pekan lalu.
Kendati demikian, Vanda menegaskan, seluruh jaringan SPBU perseroan tetap beroperasi untuk melayani produk yang tersedia dan layanan lainnya kepada pelanggan.
“Sekaligus mengoptimalkan distribusi, mencari alternatif pasokan dalam negeri, serta menyiapkan skenario operasional agar layanan pelanggan tetap terjaga,” ujarnya.
(wdh)
