"Dalam hal ini, Fraksi Gerindra telah mendengar keluhan serta tuntutan masyarakat terutama terkait tunjangan-tunjangan anggota dewan yang mencederai perasaan dan kepercayaan rakyat. Untuk itu kami siap untuk meninjau ulang, serta menghentikan tunjangan-tunjangan tersebut," sebutnya.
Partai PDI Perjuangan pun menyuarakan hal yang sama. Sekjen PDI Perjuangan Said Abdullah mengatakan bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri telah memberikan peringatan setiap kader memiliki sense of crisis, dan terus mawas diri. Sebab, katanya, DPR merupakan etalase hak rakyat dipersoalkan.
"Ukuran utama bukan hanya soal kesepakatan antarfraksi, tetapi juga apakah DPR mampu mengukur diri. Rakyat mempertanyakan kinerja DPR, sementara di sisi lain tunjangan yang diterima jumlahnya jauh dari ukuran kehidupan rakyat kebanyakan," jelasnya.
Partai Amanat Nasional (PAN) pun mengeluarkan maklumat kepada seluruh anggota DPR dan DPRD agar berpenampilan, berbicara sesuai kepatutan. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menegaskan bahwa peka terhadap situasi, penuh empati, dilarang memamerkan kekayaan, dan tidak arogan.
"Rendah hati dalam mendengar aspirasi maupun merespons kritik publik. Anggota DPR dan DPRD PAN harus SIAP dievaluasi status, posisi, tunjangan, dan fasilitasnya," tulis Zulhas dalam postingan tersebut.
(ain)
