“Besok kami rapat terkait dengan beras khusus, termasuk mutu, penyatuan, dan lain sebagainya. Jangan sampai beras khusus ini jadi celah. Mereka tidak bisa lari ke sini, lari ke sana,” ujarnya.

Selain soal harga, Bapanas juga bakal mengkaji aturan distribusi beras khusus agar tidak menimbulkan distorsi di pasar. Menurut Ketut, usulan agar distribusi beras khusus diperketat juga sudah disampaikan Satgas Pangan Polri.

Namun, langkah ini berpotensi memperbesar friksi antara pemerintah dan produsen, mengingat kategori beras khusus selama ini tidak diatur secara ketat dalam mekanisme harga eceran tertinggi (HET). Jika pengaturan terlalu menekan, produsen bisa menahan pasokan, sementara ritel tetap menghadapi rak kosong.

Harga beras komersial terus merangkak naik seiring ongkos gabah yang meningkat. Di sisi lain, intervensi pemerintah lewat operasi pasar SPHP belum mampu menstabilkan harga. 

Wacana pengendalian beras khusus di level Rp140 ribu/5 kg bisa memberi sinyal campur tangan lebih dalam, tetapi juga menimbulkan risiko pasokan semakin terhambat jika produsen enggan mengikuti aturan baru.

(ell)