Bloomberg Technoz, Jakarta - Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI) mengkritisi besaran gaji hingga tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mencapai Rp50 juta per bulan. Tunjangan itu diberikan sebagai kompensasi atas tidak disediakannya lagi fasilitas rumah jabatan anggota (RJA) bagi para anggota DPR RI 2024-2029. 

Presiden ASPIRASI, Mirah Sumirat mengatakan kenaikkan take home pay anggota DPR itu menjadi pertanyaan di kalangan para buruh. Pasalnya, buruh telah meminta kenaikkan upah di tahun 2026 sebesar 10%, tetapi tidak digubris pemerintah.

"Kenaikan upah DPR tentu menimbulkan pertanyaan besar di kalangan buruh. Mengapa wakil rakyat begitu cepat mendapat kenaikan, sementara nasib jutaan buruh selalu dihadapkan pada perdebatan panjang bahkan penolakan ketika meminta kenaikan upah. Ini jelas menunjukkan adanya ketidakadilan," katanya pada Bloomberg Technoz, Rabu (20/8/2025).

Ia menyebut, untuk tahun 2026, buruh pantas mendapatkan kenaikkan upah. Terkait besarannya, kata Mirah, diperlukan duduk bersama dan dialog antara pemerintah, pekerja, hingga pengusaha.

Mirah menekankan, pemerintah perlu tahu kondisi di lapangan, mengingat pelaku usaha saat ini juga sedang menghadapi kesulitan dalam melakukan usahanya. Seperti sepi konsumen atau buyer [pembeli], pungli, kesulitan modal, perang, hingga regulasi yang merugikan pengusaha lokal.