Bloomberg Technoz, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendapatkan tunjangan perumahan hingga Rp50 juta per bulan, dan totalnya menjadi Rp100 juta jika ditambah dengan gaji bulanan. Tunjangan itu diberikan sebagai kompensasi atas tidak disediakannya lagi fasilitas rumah jabatan anggota (RJA) bagi para anggota DPR RI 2024-2029. 

Menanggapi fakta ini, Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menilai angka yang disebut mencapai Rp100 juta per bulan sama sekali tidak masuk akal, terutama dibanding dengan kondisi mayoritas masyarakat yang masih berjuang dengan penghasilan rendah.

“Bagi masyarakat, Rp3 juta itu gaji sebulan. Sementara anggota dewan bisa dapat Rp3 juta sehari. Di Yogyakarta UMP [Upah Minimum Provinsi] hanya Rp1,6 juta. Jadi ini betul-betul mencederai hati publik,” ujar Trubus kepada Bloomberg Technoz, dikutip Rabu (20/8/2025).

Trubus juga menyoroti bahwa fasilitas rumah dinas sebenarnya sudah tersedia di kawasan Pasar Minggu. Namun, fasilitas itu terbengkalai akibat dugaan korupsi anggaran renovasi oleh Sekretariat Jenderal DPR.

“Kalau rumah dinas ada, ya pakai dulu. Kalau memang harus sewa, mestinya cari yang lebih murah. Bukan tiba-tiba menganggarkan dana besar tanpa transparansi. Ini jelas memperlihatkan DPR tidak peka,” ujarnya.