Selama 2024, alokasi belanja TKD kembali mengalami penurunan sebesar 2,03% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi Rp863,5 triliun. Pada 2025, pemerintah awalnya mengalokasikan TKD sebesar 919 triliun, namun mengalami penurunan menjadi Rp864,1 triliun.
Merespons hal itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ramai-ramai turut menanggapi. Anggota DPR Fraksi PDI-Perjuangan Rio Dondokambey meminta pemerintah untuk memastikan adanya skema alokasi program dan anggaran lain guna menjaga pembangunan di seluruh daerah Indonesia tetap terjaga.
"Pemerintah harus dapat menyediakan skema pengalokasian program pembangunan di daerah yang merata di seluruh wilayah," ujar Rio saat membacakan tanggapan atas RAPBN 2026 dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/8/2025) kemarin.
Sementara itu, Ratih Megasari Singkarru, Anggota perwakilan Fraksi NasDem menilai usulan belanja tersebut merupakan salah satu bagian dari upaya strategis pemerintah dalam menjaga kesinambungan pembangunan nasional.
Hanya saja, Ratih juga menekankan penurunan alokasi tersebut membawa konsekuensi imbas adanya alokasi tambahan belanja pemerintah pusat yang justru naik 17,5% menjadi sebesar Rp1.498,3 triliun.
"NasDem menilai langkah ini sebagai bentuk penyesuaian fiskal yang lebih diarahkan untuk menyentuh masyarakat secara langsung tanpa mengurangi komitmen terhadap pembangunan daerah," ujar dia.
Di sisi lain, Anggota perwakilan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Ahmad Rizki Sadig juga meminta penurunan alokasi TKD tersebut harus diantisipasi oleh pemerintah melalui mekanisme kompensasi yang adil.
Permintaan tersebut dilakukan guna diharapkan dapat memaksimalkan belanja pusat dan daerah agar tetap produktif, merata, dan berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Penurunan alokasi transfer ke daerah perlu diantisipasi dengan mekanisme kompensasi yang adil dan sinergi yang kuat antara pusat dan daerah," kata dia.
"Pemangkasan transfer ke daerah dan dana desa yang cukup dalam harus diantisipasi dampaknya," kata Anggota Perwakilan Fraksi Partai Demokrat Andi Muzakir Aqil, dalam kesempatan yang sama.
