Bloomberg Technoz, Jakarta - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengatakan bahwa sektor keuangan perlu menguatkan kapasitas konsep tata kelola (governance), manajemen risiko (risk), dan kepatuhan (compliance) atau GRC. Hal ini dikarenakan berdasarkan World Economic Forum (WEF) Global Risk Report 2025 atau Laporan Risiko Global tahun ini, salah satu resiko utama yang menjadi perhatian adalah keamanan siber (cyber security), serta misinformasi dan disinformasi.

"Ini menunjukkan bahwa di tengah ketidakpastian geopolitik dan lingkungan global yang rapuh, sektor keuangan harus memperkuat kapasitas GRC. Khususnya dalam menghadapi resiko digital dan disrupted governance, sekaligus menjaga ketahanan terhadap potensi gangguan eksternal," ucap Mahendra dalam sambutannya di acara Risk & Governance Summit 2025 di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Selasa (19/8/2025). 

Beragam studi internasional menegaskan bahwa banyak organisasi masih berada di tahap awal maturitas GRC, dimana mereka memerlukan peningkatan pada sinergi tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan yang terintegrasi dengan operasional, dengan dukungan teknologi, budaya GRC, dan struktur kepemimpinan yang kuat. 

Menurut Mahendra, penguatan budaya GRC dapat melalui pelatihan yang efektif, komunikasi yang konsisten, dan teladan (role modelling) dari pimpinan. Menurut penelitian dari EY Global Integrity Report 2024, 61% responden di negara berkembang menyatakan bahwa contoh langsung dari pemimpin merupakan faktor utama dalam peningkatan standar kepatuhan organisasi.

"Ini menunjukkan berapa pentingnya keteladanan kepemimpinan dalam membangun budaya integritas. Yang artinya, tone at the top sangat penting dalam penerapan GRC," kata Mahendra.