Sudewo disebut sebagai salah satu penerima komitmen fee proyek pembangunan rel kereta api tersebut hingga Rp8 miliar. KPK memastikan, Sudewo tetap harus bertanggung jawab secara hukum meski kemudian mengembalikan uang yang diterima dari proyek di DJKA tersebut.
"Seluruh informasi dan keterangan yang diperoleh dari para saksi tentu nanti akan didalami lagi oleh penyidik. Karena memang penyidikan dalam perkara ini terkait dengan pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api masih terus berprogres," ujar Budi. "Pengembalian uang tidak menghentikan proses pidananya."
Saat ini, kata dia, penyidik masih terus mendalami kasus korupsi pembangunan jalur kereta api di sejumlah wilayah. Lembaga antirasuah tersebut pun masih membuka potensi untuk memeriksa kembali Sudewo dalam perkara tersebut.
"Nanti ya kita lihat kebutuhan dari penyidik, tentu jika memang dibutuhkan keterangan dari yang bersangkutan akan dilakukan pemanggilan untuk dimintai keterangan tersebut," ujar Budi.
Nama Sudewo menjadi pembicaraan usai menimbulkan polemik di awal masa jabatannya sebagai Bupati Pati. Dia tiba-tiba mengumumkan kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB) hingga 250% dengan dalih penyesuaian tarif pajak usai tanpa revisi selama 14 tahun terakhir. Masyarakat Pati pun marah karena penyampaian kebijakan tersebut yang kurang baik.
Polemik ini berlanjut meski Sudewo sudah membatalkan rencananya untuk menaikkan PBB. Masyarakat Pati kini ingin politikus Partai Gerindra tersebut meninggalkan kursi jabatannya sebagai Bupati Pati.
(dov/frg)
