Tak hanya itu, Perum Bulog juga akan memaksimalkan pendistribusian beras melalui Koperasi Desa Merah Putih. Kemudian institusi pemerintah seperti koperasi yang ada di Kementerian/Lembaga seperti BUMN, TNI, Polri

“Itu juga boleh, itu diizinkan. Kemudian jajaran BUMN. Nah BUMN-BUMN kan juga ada nih kayak PT Pos Indonesia, PT ID Food, PTPN. Itu kan juga ada tuh kooperasinya itu,” tuturnya. 

Selain melalui koperasi, Rizal menyebut Bulog juga bakal mendistribusikan beras SPHP melalui sejumlah retail seperti Alfamart dan Indomaret. Menurutnya, stok beras di retail modern saat ini kosong. 

“Di Alfamart, Indomaret ini kan sekarang kosong barang [stok beras], makanya kita masukkan dengan beras SPHP supaya masyarakat jangan sampai tidak ada beras,” ucap Rizal. 

Dalam perkembangan terbaru, Perum Bulog melaporkan realisasi penyaluran atau distribusi beras SPHP baru mencapai 16 ribu ton atau 1,27% dari total target 1,3 juta ton hingga Desember 2025. 

“Realisasi SPHP posisi per hari ini, realisasinya sudah mencapai 16.742.550 kilogram atau masih sekitar 1%-an dari penugasan Juli sampai dengan Desember,” kata Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Bulog, Mokhammad Suyamto dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang disiarkan daring, Senin (11/8/2025). 

Suyamto memaparkan realisasi provinsi dengan penyaluran beras SPHP tertinggi yakni Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 1.800 ton kemudian diikuti Jawa Timur sebanyak 1.300 ton. Sementara tiga provinsi terendah yakni DKI Jakarta sebanyak 603 ton, Papua Barat Daya 487 ton kg, dan Papua Selatan 930 ton. 

Adapun saluran yang digunakan untuk mendistribusikan beras SPHP paling banyak melalui pengecer di Pasar Rakyat dengan sebanyak 3.223 mitra sebanyak 96 ribu ton. Kemudian diikuti outlet pangan binaan pemerintah daerah 722 mitra sebanyak 15 ribu ton. 

Sementara ritel modern menjadi saluran penjualan beras SPHP terendah dengan jumlah 12 mitra dan penyaluran sebanyak 190 ton, kemudian diikuti oleh operasi pangan murah yang hanya 84 ton. 

(ain)