Pada tahap awal, kata Taufik, kapasitas produksi Kilang Cilacap ditargetkan sebesar 9 metrik barel dengan komposisi 2%—3% UCO. Setelah itu, KPI juga akan melakukan pengiriman dengan menggunakan kapal sebanyak 1,7 juta liter SAF menuju Bandara Soekarno Hatta.
“Produk Pertamina SAF juga telah memenuhi standar internasional ASTM D1655 dan DefStan 91-091. Pencapaian ini menjadikan Pertamina SAF sebagai produk SAF pertama di Indonesia dan Asia Tenggara yang bersertifikat resmi,” klaim dia.
Dalam keterangannya, Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza mengeklaim, kemampuan Kilang Cilacap memproses minyak jelantah hingga 3% telah melampaui kemampuan lisensor internasional.
“Pertamina juga berhasil menginisiasi dan menjajaki seluruh ekosistem SAF yang telah tersertifikasi International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) dari hulu hingga hilir,” kata dia.
Sekadar catatan, KPI, Subholding Refinery & Petrochemical Pertamina, melaporkan bahwa PSN Green Refinery Cilacap memiliki target kapasitas produk biofuel hingga 6.000 barel.
Kilang Cilacap ini ditargetkan dapat menambah kapasitas produksi dari 3.000 barrel per hari menjadi barel produk Hydrotreated Vegetable Oil (HVO), atau bahan bakar dengan komponen nabati, SAF, dan Bionafta yang berasal dari UCO atau minyak jelantah.
Adapun, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengusulkan akan menerapkan mandatori bioavtur 3% pada 2026. Namun, hingga saat ini wacana tersebut masih digodok.
“Saat ini kami berhitung dengan Pertamina bahwa bioavtur bisa dipercepat dengan 3% dan bisa dimandatorikan pada 2026,” kata Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi saat rapat bersama Komisi XII, Selasa (18/2/2025).
Eniya menyebut pemerintahan kabinet sebelumnya atau era Presiden Ke-7 Joko Widodo pernah membahas mandatori bioavtur untuk 2027.
Akan tetapi, persentase bioavtur yang ditargetkan saat itu hanya sebesar 1%. Dia menegaskan hingga saat ini pemerintah masih menggodok rencana implementasi bioavtur 3%.
“Itu baru draf yang kita ajukan, jadi baru dibahas. Itu perlu perhitungan kesiapan dari lokal ya. Nanti Pertamina akan seperti apa, itu masih nanti. Permennya [peraturan menteri] kan baru direvisi. Nah ini baru mau didiskusikan ke Pak Wamen [Yuliot Tanjung] nanti,” ujarnya.
Eniya menuturkan mandatori bioavtur 3% merupakan arahan dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, tetapi rencana itu masih perlu kajian yang mendalam.
(azr/wdh)
