Pihaknya saat ini sedang menyiapkan sejumlah peraturan menteri untuk mendukung langkah strategis ini.
"Kenapa di Jakarta? Saya rasa kontraktor, developer di Jakarta bisa ratusan bahkan ribuan. Kita akan membuat silaturahmi pertama KUR perumahan di Jakarta. Peraturan Menteri Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Perumahan, sudah kami siapkan juga," tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto juga mengungkap bahwa pemerintah sedang melakukan kajian terkait skema pembiayaan perumahan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“Nah itu skemanya sedang disiapkan, dan nanti kita akan rapatkan dalam waktu yang tidak terlalu lama, karena tentunya perlu ada perubahan waktu untuk kredit dan kemudian jumlahnya," katanya, Kamis (26/6/2025).
Airlangga mengatakan saat ini pemerintah berfokus untuk memperbaiki regulasi KUR lantaran KUR yang dipergunakan untuk konstruksi ini jauh lebih besar daripada KUR untuk individual.
“Tentu kita akan bahas dalam rapat juga dengan Menteri Keuangan, sehingga akan ada perubahan plafon subsidi bunga," sambungnya.
KUR perumahan berkaitan dengan aksi Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara yang memang berencana menyuntikkan modal kepada program 3 juta rumah senilai Rp130 triliun, dan disalurkan melalui skema kredit usaha rakyat (KUR) perumahan, termasuk juga kredit perumahan komersial.
Penyaluran tersebut akan dilakukan melalui dari sejumlah Bank Himpunan Negara (Himbara) mulai dari Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Syariah Indonesia (BSI), hingga Bank Tabungan Negara (BTN).
(ain)
