“Jangan sampai niat baik memberantas kejahatan keuangan justru menimbulkan ketakutan dan distrust publik terhadap sistem perbankan. Ini berbahaya."
Dia menilai, PPATK juga harus mengacu pada sejumlah aturan yang melindungi hak warga negara; termasuk soal kepemilikan aset dan privasi data. PPATK, dalam menjalankan tugas dan kewenangan, harus berada pada koridor dan proporsional.
“Rekening tidak aktif bukan berarti mencurigakan. Banyak orang menyimpan uang untuk tabungan umrah, dana pendidikan, pensiun, atau investasi jangka panjang. Negara tidak boleh seenaknya membatasi akses warga terhadap uangnya sendiri," ujar politikus Partai Nasdem tersebut.
“Kami akan pastikan tidak ada penyalahgunaan kewenangan yang merugikan masyarakat secara ekonomi maupun dalam hal privasi."
Isu ini bermula sejak 18 Mei 2025. Kala itu, PPATK melalui unggahan di akun Instagram menyampaikan penghentian sementara atas transaksi nasabah yang berdasarkan data perbankan rekeningnya dinyatakan tidak aktif minimal 3 bulan. Mereka mengklaim mengacu pada kewenangan lembaga sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
PPATK mengklaim, kebijakan lahir usai lembaga tersebut menemukan 28.000 rekening yang berasal dari jual beli rekening yang digunakan untuk deposit perjudian online.
Namun, PPATK menggarisbawahi nasabah dapat mengajukan permohonan reaktivasi ke cabang masing-masing bank dengan memenuhi prosedur reaktivasi. Mereka juga memastikan nasabah tidak akan kehilangan haknya sedikitpun atas dana yang dimiliki di perbankan.
Kendati demikian, warganet justru mengkritik pernyataan PPATK terkait pemblokiran sementara rekening bank tersebut. Keluhan sejumlah warganet disampaikan melalui kolom komentar Instagram PPATK dan menjadi sejumlah konten di media sosial.
(dov/frg)
