India merupakan salah satu negara pertama yang terlibat dalam perundingan dengan Washington, setelah Perdana Menteri Narendra Modi mengunjungi Gedung Putih pada Februari lalu.
Sepanjang tahun ini, pemerintahan Modi mengambil pendekatan yang akomodatif terhadap Trump, merombak struktur tarif India dan menawarkan beberapa konsesi dagang dan imigrasi kepada pemerintah AS.
Namun, dalam beberapa pekan terakhir, New Delhi beralih ke sikap yang lebih keras karena negosiasi menemui jalan buntu akibat isu-isu kontroversial seperti pertanian.
Trump sebelumnya mengatakan kesepakatan "sangat besar" akan segera tercapai—yang akan membuka pasar India bagi perusahaaan-perusahaaan AS. Namun, ia kemudian mengubah pendiriannya, mengatakan ia bisa saja mengenakan tarif sebesar 20% hingga 25% terhadap negara Asia Selatan tersebut.
Bahkan setelah Trump mengancam tarif baru, Bloomberg News sebelumnya melaporkan India berencana melanjutkan negosiasi dengan AS untuk mencapai perjanjian dagang bilateral hingga musim gugur tahun ini.
Kedua pihak telah menyepakati kerangka acuan perjanjian bilateral pada April lalu, setelah Wakil Presiden AS JD Vance bertemu Modi di New Delhi. Kesepakatan awal tersebut menetapkan kerangka kerja negosiasi dagang.
AS merupakan mitra dagang terbesar dan pasar ekspor utama India. New Delhi sudah berusaha—tetapi gagal—untuk mengamankan kesepakatan dagang terbatas dengan Washington pada masa jabatan pertama Trump.
Nilai perdagangan bilateral antara India dan AS mencapai US$127,9 miliar pada tahun 2024.
Ancaman Trump menjatuhkan sanksi tambahan pada India muncul sehari setelah ia secara resmi mengumumkan memberi Rusia tenggat waktu baru 10 hari untuk mencapai gencatan senjata dengan Ukraina untuk mengakhiri perang.
Presiden AS mengancam akan memberlakukan tarif terhadap Rusia mungkin berupa pungutan sekunder, yang akan merugikan negara-negara yang membeli ekspor Rusia seperti minyak.
Washington dan ibu kota lain yang bersekutu dengan Kyiv memandang pembelian minyak tersebut sebagai bentuk dukungan diam-diam terhadap Rusia, yang membantu memperkuat ekonominya dan melemahkan sanksi.
(bbn)
