Tak hanya itu, menurutnya, kebijakan bantuan langsung seperti conditional cash transfer atau perluasan Program Keluarga Harapan (PKH) justru lebih efektif dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah lonjakan harga pangan dan energi.
"Jadi kebijakan non-BBM untuk melindungi daya beli. Termasuk juga diskon tarif listrik dan menunda kenaikan harga tarif dasarnya untuk misalkan air, termasuk juga transportasi umum. Itu jauh lebih efektif," sambungnya.
Namun, ia juga mengkritik belanja pemerintah yang dinilai tidak efisien, terutama pada program-program strategis nasional yang menyerap anggaran besar namun belum tentu memberikan dampak langsung ke masyarakat. Ia mencontohkan program seperti Koperasi Desa (Merah Putih), Sekolah rakyat, hingga Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebutnya boros karena lebih fokus pada pembangunan infrastruktur ketimbang kualitas layanan.
"Program-program strategis ini uangnya nggak langsung dinikmati oleh masyarakat. Tidak langsung menyasar langsung masyarakat dibandingkan dengan kebijakan lain yang sifatnya direct seperti BLT, PKH gitu ya, atau bantuan komoditas pokok, minyak goreng, beras dan semacamnya," ujarnya.
Adapun merespons langkah pemerintah Malaysia yang berencana memangkas harga BBM, Plt. Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Dirjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tri Winarno menegaskan Pemerintah Indonesia belum membahas rencana serupa untuk menurunkan harga BBM. Menurutnya, pembahasan rencana tersebut harus mempertimbangkan situasi dan kondisi di Tanah Air.
"Ya, lihat sikon [situasi dan kondisi]. Belum ada pembahasan soal itu," kata Tri kepada awak media ketika ditemui di Kementerian ESDM, Kamis (24/7/2025).
Meskipun belum berencana menurunkan harga BBM, khususnya yang bersubsidi, Kementerian ESDM memastikan akan membuat anggaran subsidi BBM yang diberikan kepada masyarakat dapat terserap maksimal dan tepat sasaran.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Malaysia berencana memangkas harga BBM paling populer di negara itu, sekaligus memberikan bantuan tunai. Mengutip Bloomberg, Perdana Menteri Anwar Ibrahim berupaya membantu masyarakat untuk mengatasi kenaikan biaya hidup.
Anwar mengumumkan bantuan langsung tunai (BLT) sebesar 100 ringgit (sekitar Rp385.700) per orang kepada warga Malaysia berusia 18 tahun ke atas.
Negara ini juga akan terus membantu masyarakat membayar BBM dengan research octane number (RON) 95, bahan bakar termurah dan terpopuler, dengan menurunkan harganya menjadi 1,99 ringgit (Rp7.684) per liter dari 2,05 (Rp7.921) ringgit per liter bagi penduduk lokal.
Negara ini juga akan terus membantu masyarakat membayar BBM dengan research octane number (RON) 95, bahan bakar termurah dan terpopuler, dengan menurunkan harganya menjadi 1,99 ringgit (Rp7.684) per liter dari 2,05 (Rp7.921) ringgit per liter bagi penduduk lokal.
"Pemerintah tetap pada rencana subsidi bensin RON95 yang ditargetkan, dengan perincian akan diumumkan pada akhir September," jelasnya dalam konferensi pers yang disiarkan televisi pada Rabu (23/7/2025)
"[Hal] yang pasti, sama seperti pendekatan subsidi listrik yang ditargetkan, pemerintah menjamin warga biasa tidak akan terdampak. Bahkan, izinkan saya mengumumkan harga bensin RON95 akan turun bagi warga."
(prc/spt)
