Dia juga mengklaim APSI akan mendukung Usaha Ketenagalistrikan Nasional serta Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2025-2034 (RUPTL) PT PLN yang menargetkan penambahan kapasitas listrik terpasang hingga 69,5 GW.

“Di mana sektor swasta diharapkan untuk berperan aktif untuk berkontribusi dalam pembangunan 71% dari total kapasitas terpasang,” terang dia.

APLSI sendiri merupakan wadah perusahaan bidang ketenagalistrikan dan energi terbarukan swasta. Dengan total kapasitas pembangkit anggota lebih dari 15.5 GW.

“APLSI juga siap dalam berperan aktif untuk mengawal RUU Ketenagalistrikan dan memastikan target Pak Prabowo dalam mewujudkan swasembada energi berkeadilan di Indonesia,” klaim dia.

Untuk diketahui, Lewat dokumen RUPTL 2025—2034, PLN bakal menambah kapasitas listrik terpasang mencapai 69,5 GW pada periode 2025 sampai dengan 2034.

Adapun, sebagian besar kapasitas setrum itu berasal dari pembangkit energi baru terbarukan (EBT) mencapai 42,6 GW, sekitar 61% dari keseluruhan rencana kapasitas terpasang.

Sementara itu, PLN memiliki ruang sebesar 16,6 GW untuk menambah kapasistas listrik dari pembangkit fosil. Alokasi pembangkit fosil itu mengambil porsi mencapai 24% dari total kapasitas pembangkit dalam dokumen RUPTL tersebut.

Di sisi lain, PLN bakal ikut mendorong investasi pada kapasitas penyimpinan listrik atau storage mencapai 10,3 GW selama 10 tahun mendatang.

Menurut hitung-hitungan PLN, peluang investasi untuk pembangkit selama 10 tahun mendatang mencapai Rp2.133,7 triliun, sekitar 73% dialokasikan untuk pengembang swasta atau independent power producer (IPP).

Perinciannya, alokasi investasi untuk IPP sebanyak Rp1.566,1 triliun dengan porsi pembangkit EBT sebesar Rp1.341,8 triliun dan non EBT mencapai Rp224,3 triliun.

Sementara itu, porsi investasi pembangkit PLN mencapai Rp567,6 triliun. Dari alokasi itu, rencana investasi PLN sebesar Rp340,6 triliun untuk pembangkit EBT, dan sisanya Rp227 triliun untuk pembangkit non EBT.

(azr/wdh)