Penandatanganan undang-undang itu dilakukan Zelenskiy meski mendapat peringatan dari oposisi serta negara-negara anggota G-7, yang khawatir langkah tersebut akan melemahkan upaya pemberantasan korupsi tingkat tinggi. NABU dan Kejaksaan Khusus Antikorupsi dibentuk satu dekade lalu atas desakan para donor Barat.
Protes terjadi di tengah gempuran serangan drone dan rudal mematikan yang hampir setiap hari menghantam ibu kota, mencerminkan meningkatnya kemarahan publik terhadap upaya Zelenskiy memusatkan kekuasaan pada lingkaran dekatnya. Aksi ini juga berlangsung di saat Ukraina sedang berupaya meyakinkan sekutu Barat—khususnya Uni Eropa—untuk terus mengirim bantuan senjata dan dukungan finansial.
Di Kyiv, para demonstran berkumpul di dekat sebuah teater di pusat kota yang berjarak tidak jauh dari kantor kepresidenan. Mereka membawa poster buatan sendiri dengan slogan seperti “Untuk apa sistem yang bekerja melawan rakyat?” dan “Apakah kita ingin seperti Rusia?”
Jika ketidakpuasan ini terus membesar, situasi bisa memperberat kondisi Ukraina yang tengah digempur serangan Rusia di sepanjang garis depan sejauh 1.000 kilometer, serta rentetan serangan udara yang menghantam banyak kota. Protes tetap berlangsung meski dalam kondisi darurat militer yang melarang kegiatan kerumunan massa.
Ukraina sendiri memiliki sejarah panjang demonstrasi rakyat yang kemudian berubah menjadi revolusi besar, menumbangkan pemerintahan yang korup dan otoriter.
Salah satu peserta aksi di Kyiv adalah veteran militer Mykola Hradnov-Savytskyi, 31 tahun, yang kehilangan kedua kakinya akibat luka di medan perang di Donbas tahun lalu.
“Saya sedang mencoba kembali berintegrasi ke dalam masyarakat,” ujarnya kepada Bloomberg News. “Saya hadir di sini untuk mendukung orang-orang sadar yang tak akan membiarkan Ukraina dirusak.”
Beberapa anggota parlemen oposisi serta Wali Kota Kyiv Vitali Klitschko—mantan juara tinju dunia kelas berat yang selama ini sering berselisih dengan pemerintahan Zelenskiy—juga ikut bergabung dalam aksi protes di ibu kota.
Sebelumnya pada Selasa (22/7), sebanyak 263 anggota parlemen dari total 450 kursi mendukung pengesahan undang-undang tersebut. Aturan itu merupakan bagian dari serangkaian amandemen terhadap hukum pidana yang didorong oleh Partai Pelayan Rakyat pimpinan Zelenskiy, yang memegang mayoritas di parlemen. Sejumlah anggota oposisi mencoba menggagalkan pengesahan itu, bahkan meneriakkan “memalukan” saat pemungutan suara berlangsung. Kepala NABU, Semen Kryvonos, mendesak Zelenskiy agar memveto undang-undang tersebut.
Kekhawatiran Serius
Meski negara-negara sekutu tetap memberikan dukungan kuat kepada Ukraina dalam perang melawan Rusia—termasuk bantuan puluhan miliar dolar AS sejak 2022—kegagalan dalam reformasi antikorupsi berpotensi menghambat kelanjutan bantuan tersebut. Lebih jauh, pelemahan terhadap lembaga-lembaga antikorupsi bisa menghambat langkah Ukraina bergabung dengan Uni Eropa, bahkan berisiko mencabut hak bebas visa dengan blok tersebut.
Kekhawatiran negara-negara sahabat makin meningkat sejak Senin lalu, ketika otoritas Ukraina melakukan penggerebekan besar-besaran terhadap lembaga antikorupsi. Seorang pegawai NABU dilaporkan ditahan dengan tuduhan mengirim data identitas aparat penegak hukum Ukraina ke dinas intelijen Rusia, menurut pernyataan dari kantor kejaksaan.
Para duta besar negara-negara G-7 menyatakan “kekhawatiran serius” terhadap penggerebekan itu, yang menyasar sedikitnya 15 detektif NABU, dan menyebut akan segera berdiskusi dengan pemerintah Ukraina. Kamar Dagang Amerika di Ukraina juga mengeluarkan pernyataan yang mendesak Zelenskiy untuk tidak menandatangani rancangan undang-undang tersebut, serta tetap menjaga independensi lembaga-lembaga antikorupsi.
(bbn)
