"OJK melakukan pemantauan secara ketat untuk memastikan seluruh Penyelenggara Pindar dapat memenuhi ketentuan ekuitas minimum serta melakukan langkah-langkah yang diperlukan berdasarkan progress action plan upaya pemenuhan kewajiban ekuitas minimum dimaksud berupa injeksi modal dari pemegang saham, maupun dari strategic investor lokal/asing yang kredibel, serta mendorong konsolidasi, termasuk pengembalian izin usaha," kata Agusman.
"Dalam hal terdapat Penyelenggara Pindar yang tidak memenuhi ketentuan, OJK akan mengenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku," sambungnya.
Meski dihadapkan pada berbagai tantangan, OJK memandang prospek pembiayaan P2P lending hingga akhir 2025 cukup positif, terutama untuk mendorong inklusi keuangan di luar wilayah perkotaan.
Tiga wilayah dengan pertumbuhan pembiayaan tinggi dan kualitas kredit yang baik antara lain; Maluku Utara bertumbuh 152,76% secara tahunan (yoy) dengan TWP90 0,87%; Sulawesi Tenggara bertumbuh 98,36% yoy dengan TWP90 1,59%; dan Sulawesi Tengah bertumbuh 58,02% yoy dengan TWP90 1,68%.
(wep)
