Bloomberg Technoz, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengusulkan tambahan pagu atau anggaran sebesar Rp4,88 triliun menjadi Rp52,02 triliun pada tahun anggaran 2026. Angka ini naik 10,3% dibanding pagu indikatif Kemenkeu sebesar Rp47,17 triliun pada tahun anggaran 2026.

Usulan itu disampaikan Kementerian Keuangan yang dipimpin Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada hari ini, Senin (14/7/2025).

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan tambahan anggaran diusulkan oleh Kemenkeu karena pagu indikatif yang ditetapkan sebelumnya belum memasukkan kegiatan-kegiatan strategis. Menurut Suahasil, pagu indikatif Kemenkeu sebesar Rp47,13 triliun pada 2026 baru dialokasikan untuk memenuhi antara lain belanja pegawai, operasionalisasi kantor, dan pelaksanaan tugas dan fungsi dasar minimal.

"Kegiatan strategis tambahan yang memerlukan tambahan anggaran Rp4,88 triliun," ujar Suahasil dalam rapat kerja dengan Komisi XI, Senin (14/7/2025).

Perinciannya, tambahan anggaran digunakan untuk empat kegiatan strategis, yakni Rp1,2 triliun untuk dukungan pencapaian target penerimaan; Rp1,74 triliun untuk layanan mandatori dan prioritas; Rp1,9 triliun untuk belanja Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) yang belum terdanai; dan Rp41,32 miliar untuk kebutuhan dasar untuk eselon I baru.