Para ekonom umumnya memperkirakan Beijing akan melonggarkan kebijakan lebih lanjut dalam beberapa bulan mendatang guna melindungi ekonomi dari potensi penurunan ekspor, menyusul tarif baru Presiden AS Donald Trump serta pengawasan ketat Washington terhadap pengalihan rute pengiriman barang China. Di dalam negeri, sektor properti masih kesulitan dan tekanan deflasi meningkat karena pelaku usaha terpaksa menurunkan harga demi mempertahankan pelanggan di tengah prospek pendapatan yang suram.
Huang dan rekan-rekannya juga menilai masih ada ruang bagi PBOC untuk memangkas suku bunga kebijakan lebih lanjut dan mendorong perbankan menurunkan Loan Prime Rate (LPR), guna memperkuat ekspektasi terhadap pertumbuhan nominal yang lebih tinggi—unsur kunci bagi laba korporasi. Mereka juga menyarankan bank sentral menjaga fleksibilitas yuan guna menyerap guncangan eksternal di masa depan.
Meski demikian, Guo, yang pernah menjabat Wakil Kepala Departemen Kebijakan Moneter PBOC, menyatakan tidak yakin China akan menurunkan suku bunga ke bawah nol, mengingat potensi tekanan terhadap profitabilitas bank dan risiko stabilitas keuangan.
“PBOC masih memiliki banyak instrumen selain suku bunga negatif,” ujarnya dalam sebuah pengarahan daring. Ia mencontohkan penggunaan kebijakan “quasi-fiskal” untuk mendorong pengeluaran di sektor-sektor tertentu, seperti penggunaan skema Pinjaman Tambahan Terjamin (Pledged Supplemental Lending) yang pernah diterapkan bank sentral untuk menopang sektor properti yang melambat satu dekade lalu.
Dalam jangka panjang, pemerintah disarankan memperluas basis pajak penghasilan pribadi dan menyederhanakan struktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai bagian dari reformasi demi menjamin keberlanjutan fiskal.
Penulis laporan juga menyoroti pentingnya pengelolaan risiko kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), agar kapasitas perbankan dapat diarahkan ke sektor yang lebih produktif. Setelah bertahun-tahun kebijakan pelonggaran kredit dan penjadwalan ulang pembayaran pinjaman, kredit kepada UMKM kini telah melampaui 60% dari Produk Domestik Bruto (PDB) China, naik dari 37% pada 2019 dan bahkan melebihi eksposur terhadap lembaga pembiayaan pemerintah daerah.
(bbn)
