"Jadi tidak ada jaminan akan meningkatkan PDB (Produk Domestik Bruto), hanya shifting aktor kontributor PDB dan malah menimbulkan distorsi pada ekonomi yang sudah existing," tambahnya.
Di sisi lain, modal awal Koperasi Merah Putih yang diberikan kredit oleh bank Himbara turut menambah masalah baru. Di mana, bank Himbara akan mengalami pengetatan NPL (Non-Performing Loan). Jaya menyebut, hingga kini NPL koperasi bank Himbara sudah masuk dalam kategori cukup tinggi.
"Tunda dulu program ini karena secara prinsip ini bukan koperasi. Misalnya, adanya pemaksaan fiskal yang berarti mengganggu prinisp sukarela dan konsep usahanya yang belum jelas secara keberlanjutan," tegasnya.
Sebagai catatan, pemerintah akan melakukan intervensi pada Koperasi Desa Merah Putih jika koperasi mengalami gagal bayar di kemudian hari, di mana Dana Desa menjadi jaminannya.
"Pemerintah akan memberikan dalam hal ini subsidi bunga, dan pemerintah memberikan dukungan intercept. Artinya, jika koperasi gagal bayar maka akan dilakukan intercept melalui dana desa atau DAU (Dana Alokasi Umum) DBH (Dana Bagi Hasil)," katanya dalam Rapat Kerja Banggar DPR, dikutip Kamis (3/7/2025).
Selain memberikan dukungan intercept, pemerintah juga akan memberikan fasilitas subsidi bunga pada tiap Koperasi Desa Merah Putih. Kata Sri Mulyani, hingga saat ini koperasi ini sudah didirikan sebanyak 72.112 dan nantinya mereka akan menyampaikan proposal pendanaan pada bank Himbara.
Tiap koperasi akan mendapatkan maksimum plafon pinjaman Rp3 miliar yang terdiri dari Opex (belanja operasional) dan Capex (belanja modal). Pinjaman ini akan dicicil selama 6 tahun dengan bunga yang ditanggung koperasi sebesar 6%.
Pada Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025, Sri Mulyani mengungkap, alokasi Dana Desa sudah disalurkan sebagian sebesar Rp38,1 triliun dari total keseluruhan Rp71 triliun.
Ia menekankan, Kementerian Desa (Kemendes) dan Kementerian Koperasi (Kemenkop) sebagai pengelola agar bisa mengawasi tata kelola program pemerintah ini.
"Dana Desa ini dengan perkembangan munculnya koperasi desa akan terus kita monitor agar betul-betul meningkatkan kualitas ekonomi di level desa. Kita minta pada Kemendes maupun Kemenkop agar menjaga dengan baik," pungkasnya.
(lav)
