Bhima menilai bahwa ketimpangan pasokan dengan lonjakan harga di zona tertentu menunjukkan proses kebijakan distribusi yang tidak merata dan rantai pasok yang tidak efisien. Hal ini salah satunya ditengarai oleh tercecernya gabah kering atau beras selama proses distribusi yang panjang.
Direktur Studi Sosio-Bioekonomi Celios, Fiorentina Refani, menilai ketimpangan harga beras di daerah timur terkait dengan politik beras-isasi sebagai rancang bangun pangan nasional yang dibuat pemerintah. Politik beras-isasi menciptakan ketergantungan pangan masyarakat timur terhadap beras. Hal ini ditambah dengan faktor konversi lahan masif untuk industri ekstraktif.
"Ini akan semakin mengekspos masyarakat di Maluku-Papua terhadap potensi kerentanan pangan," ujar dia.
"Jadi spotlight publik karena ekspansi tambang dan smelter nikel. Di 2022 total ada 108 izin usaha pertambangan (IUP) dengan cakupan wilayah mencapai 637.370 hektar atau seperlima luas wilayah provinsi tersebut. Belum lagi menghitung konsesi yang dikeluarkan dari 2022-2025,” tutur Fio.
Refani menyebut ratusan ribu hektar konsesi yang terintegrasi dalam industri hilirisasi nikel tersebut merambah hutan dan pertanian produktif. Konsekuensinya, area perladangan warga menyusut drastis sehingga mengurangi pasokan pangan lokal dan akhirnya bergantung pada konsumsi beras.
Berdasar data yang dihimpun Celios dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Maluku Utara, sekitar 85% dari total konsumsi beras provinsi ini harus didatangkan dari daerah lain seperti Surabaya dan Makassar.
"Sistem agrikultur Indonesia hanya diarahkan pada komoditas terbatas, macam ekspansi beras pada daerah yang tidak sesuai secara ekologi maupun budaya masyarakatnya. Ini adalah bentuk pelaparan sistemik yang dilakukan pemerintah,” kata dia.
(ain)
