"Agar barang bukti tidak dihilangkan, dan nanti pasti diumumkan. Semua terumumkan secara otomatis kalau sudah dipanggil oleh penegak hukum,” tegas dia.

Amran sebelumnya juga  kembali membeberkan sejumlah temuan lanjutan soal adanya praktik 'culas' produsen hingga pedagang beras oplosan yang juga terjadi selama bertahun-tahun.

Praktik tersebut juga telah terjadi selama bertahun-tahun, dengan total kerugian negara yang diklaim mencapai Rp2 triliun/tahun selama lima tahun. Dengan demikian, negara telah rugi hingga Rp10 triliun.

"Kita hitung kerugian negara Rp2 triliun ini [dalam] satu tahun. Kalau lima tahun [mencapai] Rp10 triliun, yang diambil Rp1,4 triliun," ujar Amran saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR, Rabu kemarin.

Praktik culas itu dilakukan kepada beras stabilisasi harga pangan (SPHP) yang memang digelontorkan oleh pemerintah setiap tahun melalui Perum Bulog, dengan mutu yang tidak sesuai.

"Kita lihat langsung tempat penyaluran SPHP, yang dilakukan adalah 20% [beras penyaluran itu] dipajang [sesuai], [tetapi] 80% dibongkar, [lalu] dijual premium jadi naik Rp2.000-3.000," tutur Amran.

Selain itu, lanjut Amran, beras-beras tersebut juga diketahui telah beredar disejumlah pedagang ritel eceran, minimarket, hingga pasar swalayan besar dalam negeri seluruh Indonesia.

Dia juga memastikan temuan praktik telah melalui hasil uji langsung dengan bukti yang cukup kuat yang berasal dari 10 provinsi. Praktik lainnya, ditemukan juga beras dijual memiliki berat riil yang lebih rendah dibandingkan dengan yang tertera pada kemasan.

"Sudah beredar. Kita ambil sampel dari sana semua tingkatan, mulai dari penjual ritel biasa, minimarket, sampai supermarket," tutur Amran.

"Kami ada videonya, tokonya juga lengkap," imbuhnya menegaskan.

Amran sebelumnya juga sempat mengungkapkan jika praktik tersebut turut membuat potensi kerugian pada konsumen hingga mencapai sekitar Rp99 triliun, dengan kerugian Rp34,21 triliun/tahun.

(ain)