Pria kelahiran Masohi, Maluku pada 14 Februari 1970 itu mengawali kariernya di bidang hukum, yakni sebagai seorang Jaksa Pengacara Negara.
Kariernya juga tumbuh di Lembaga Kejaksaan hingga mencapai jabatan Kepala Kejaksaan di beberapa Kejaksaan Negeri di Tanah Air.
Pada 2014—2017, Jeffri menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Fakfak, Papua Barat.
Kemudian, dia menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Bangka pada 2017—2019; Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Negeri Maluku Utara pada 2019—2020; dan Kepala Kejaksaan Negeri Ternate pada 2020 hingga 2021.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya pernah mengatakan jabatan Dirjen Gakkum di kementeriannya dapat diisi oleh orang-orang dari Kejaksaan, Kepolisian, atau Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Menurut Bahlil, kriteria untuk mengisi jabatan Dirjen Gakkum adalah orang yang bisa dipertanggungjawabkan untuk menjalankan tugasnya.
"Artinya, dia tidak campur hiruk-pikuk dalam dunia-dunia yang bapak-bapak ibu [Komisi XII DPR] semua sudah tahu," ujar Bahlil dalam agenda rapat kerja dengan Komisi XII DPR, akhir tahun lalu.
Sumur dan Tambang Ilegal
Sebelum ada Dirjen Gakkum, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyampaikan evaluasi pemegang izin usaha pertambangan (IUP) sudah berlangsung sejak 2022.
Kementerian ESDM mengevaluasi sejumlah IUP yang tidak berkegiatan, dan sudah ada 2.078 IUP yang dicabut pada 2022.
Kementerian ESDM setidaknya mencatat terdapat 2.741 lokasi tambang ilegal atau Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Indonesia, berdasarkan data per Agustus 2021.
Pada tahun yang sama, Kementerian ESDM juga mencatat terdapat kurang lebih 4.500 sumur ilegal di Indonesia dengan taksiran menghasilkan minyak sebesar 2.500—10.000 barel minyak per hari (bph).
Plh Dirjen Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Tri Winarno mengaku telah mendapatkan laporan dari wilayah Sumatra Selatan, khususnya di Kabupaten Musi Banyuasin, soal jumlah kasus pengeboran sumur minyak ilegal yang mencapai 100 kasus per tahun.
Dia juga mendapatkan laporan dari daerah lain seperti di Provinsi Aceh, Jambi, dan Jawa Tengah.
(mfd/wdh)
