Dalam sebuah kesempatan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah menyebutkan total anggaran program prioritas Prabowo mencapai Rp446,24 triliun. Angka itu terdiri dari Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp121 triliun; program 3 juta rumah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Rp41,88 triliun; Koperasi Desa Merah Putih Rp200 triliun; Sekolah Rakyat Rp11,6 triliun; Sekolah Unggul Garuda Rp2 triliun; Rehabilitasi sekolah Rp19,5 triliun; Cek Kesehatan Gratis (CKG) Rp3,4 triliun; Penuntasan Tuberkulosis Rp1,5 triliun; Pembangunan Rumah Sakit berkualitas Rp1,7 triliun; Lumbung pangan Rp23,16 triliun; dan Pembangunan bendungan dan irigasi Rp20,5 triliun.
Selain program prioritas Prabowo, AMRO menilai kompensasi yang diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertanggung jawab atas distribusi bahan bakar minyak (BBM) seperti PT Pertamina (Persero) dan listrik PT PLN (Persero) dikombinasikan dengan jadwal yang tidak jelas untuk reformasi subsidi, menyebabkan risiko fiskal yang signifikan yang dapat merusak keberlanjutan anggaran.
Sekadar catatan, Kementerian Keuangan telah membayar dana kompensasi BBM atas kekurangan penerimaan akibat penetapan harga jual eceran Jenis BBM Tertentu (JBT) Minyak Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Bensin (Gasoline) RON 90 atau Pertalite (DK HJE) periode kuartal I 2024 sebesar Rp29,88 triliun (termasuk pajak) atau Rp26,92 triliun (tidak termasuk pajak).
"Meningkatnya beban pembayaran bunga juga membatasi fleksibilitas pemerintah untuk mengalokasikan pengeluaran untuk inisiatif peningkatan pertumbuhan," sebagaimana termaktub dalam AMRO's 2025 Annual Consultation Report on Indonesia Juni 2025, dikutip Rabu (25/6/2025).
Dalam APBN 2025, pemerintah menargetkan pendapatan negara Rp3.005,1 triliun atau 12,36% dari PDB. Sementara itu, belanja negara ditargetkan Rp3.621,3 triliun pada 2025.
(lav)
