“Kami menjalankan negosiasi ini dengan itikad baik, dan karena itu kami memahami bahwa berbagai hal akan berjalan berdasarkan asumsi tersebut,” ujarnya usai menghadiri rapat gugus tugas tarif Partai Demokrat Liberal yang berkuasa.
Akazawa mengatakan bahwa gugus tugas tersebut juga tidak mendesaknya untuk meminta perpanjangan tenggat 9 Juli.
“Dalam negosiasi, menetapkan tenggat dan mencoba menyelesaikan segalanya sebelum tanggal tertentu justru melemahkan posisi kami,” ujarnya. “Begitu kita mencoba menutup negosiasi, kita tidak punya pilihan selain menerima hasil akhirnya.”
Sebelumnya, Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba dan Presiden AS Donald Trump gagal mencapai kesepakatan di sela-sela KTT G7 di Kanada, meskipun sempat berbicara tiga kali lewat telepon sebelum pertemuan tatap muka.
Akazawa menambahkan bahwa hingga kini belum ada jadwal baru untuk pertemuan lanjutan dengan mitra AS, dan menegaskan kembali bahwa Jepang tidak akan menetapkan tenggat formal. Ia menyamakan proses negosiasi ini dengan “berjalan dalam kabut” — istilah yang pernah digunakannya sebelum KTT G7.
Ia juga mengakui bahwa kesibukan politik dan meningkatnya ketegangan di Timur Tengah bisa membuat Washington kesulitan menyediakan waktu yang cukup untuk fokus pada isu dagang dengan Jepang.
“Bisa jadi AS kesulitan meluangkan waktu yang cukup untuk membuat kemajuan konkret dalam negosiasi ini,” kata Akazawa. “Hal ini juga berlaku bagi Jepang. Negosiasi ini bukan hanya soal tarif semata.”
Pernyataan itu disampaikan sehari setelah Ishiba bertemu dengan pimpinan partai oposisi, yang menilai surplus perdagangan Jepang di sektor otomotif masih menjadi ganjalan utama dalam dialog dengan AS.
Sama seperti negara lain, Jepang juga terkena tarif 25% untuk mobil dan suku cadangnya, serta tarif 50% untuk baja dan aluminium.
“Baik Jepang maupun AS punya kepentingan nasional yang tidak bisa dikompromikan,” kata Akazawa. “Melindungi industri otomotif, yang merupakan sektor andalan kami, adalah bagian dari kepentingan strategis Jepang.”
(bbn)
