Saat ini, menurut Arsjad, pekerjaan rumah yang harus diselesaikan adalah edukasi masyarakat. Salah satunya adalah membuat masyarakat sadar penggunaan kendaraan listrik jauh lebih efisien dibandingkan dengan kendaraan konvensional yang menggunakan bahan bakar minyak (BBM).
“Ini soal kebiasaan, nanti akhirnya akan sadar kendaraan listrik itu lebih murah dibandingkan dengan kendaraan biasa. Ini masalah edukasi,” tuturnya.
Walaupun demikian, Arsjad optimistis industri kendaraan listrik di dalam negeri bisa berkembang. Salah satunya adalah berkat kebijakan subsidi untuk pembelian kendaraan listrik yang sudah dilakukan oleh pemerintah sejak Maret 2023.
“Saya yakin industri kendaraan listrik di dalam negeri bisa berkembang. Contoh, motor listrik itu udah berapa perusahaan dalam negeri yang buat […] dampaknya bisa ke industri-industri kecil. Mereka bisa ikutan memasok [komponen] ke industri besar,” pungkasnya.
Terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan komitmen pemerintah dalam pengembangan kendaraan listrik. Pemerintah akan memberikan berbagai insentif untuk peralihan dari kendaraan berbasis energi fosil.
"Untuk dukungan terhadap Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), pemerintah akan memposisikan Indonesia secara strategis dalam geopolitik yang terjadi, juga tren kesedaran ancaman climate change yang makin meluas. Oleh karena itu, pemerintah menggunakan instrumen fiskal dalam mempercepat transformasi ekonomi," papar Sri Mulyani dalam Sidang Paripurna DPR, Selasa (30/5/2023).
Pada 2035—2040, lanjut Sri Mulyani, sudah banyak produsen kendaraan listrik yang berkomitmen untuk beralih dan 100% memproduksi mobil listrik. "Indonesia tidak boleh menjadi penonton. Apalagi Indonesia adalah produsen mineral yang sangat menentukan," tegasnya.
Indonesia, tambah Sri Mulyani, memiliki aspirasi untuk menjadi pemain besar di industri kendaraan listrik. Oleh karena itu, pemerintah akan memberikan dukungan fiskal.
(rez/wdh)
