"Inilah kenapa data BPS itu menangkap profil kemiskinan itu dibandingkan dengan data Bank Dunia, karena memang data Bank Dunia itu tujuannya bukan menangkap profil kemiskinan tapi untuk komparasi internasional," ujar Juru Bicara PCO Dedek Prayudi kepada wartawan, dikutip Rabu (11/6/2025).
Dalam hal ini, Bank Dunia resmi mengadopsi perhitungan paritas daya beli atau purchasing power parity (PPP) 2021 untuk menghitung tingkat kemiskinan, yang diterbitkan oleh International Comparison Program pada Mei 2024. Perhitungan itu berubah dibandingkan dengan standar PPP 2017 yang digunakan Bank Dunia pada laporan April 2025.
PPP merupakan ukuran relatif mata uang yang membandingkan harga pembelian sejumlah barang dan jasa tetap di berbagai negara.
Penerapan PPP 2021 menyebabkan revisi terhadap garis kemiskinan. Dalam hal ini, garis kemiskinan global telah direvisi dari US$2,15 menjadi US$3 per kapita per hari; Garis kemiskinan negara berpenghasilan menengah bawah direvisi dari US$3,65 menjadi US$4,20 per kapita per hari; dan negara berpenghasilan atas direvisi dari US$6,85 menjadi US$8,3 per kapita per hari.
Ketiga garis kemiskinan tersebut dinyatakan dalam US$ PPP atau purchasing power parity, yaitu metode konversi yang menyesuaikan daya beli antarnegara. Nilai dollar yang digunakan bukanlah kurs nilai tukar yang berlaku saat ini melainkan paritas daya beli. US$ 1 PPP tahun 2024 setara dengan Rp5.993,03.
Sementara, BPS mengukur kemiskinan di Indonesia dengan pendekatan kebutuhan dasar atau Cost of Basic Needs (CBN). Jumlah rupiah minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar ini dinyatakan dalam Garis Kemiskinan.
Garis kemiskinan dihitung berdasarkan pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan. Komponen makanan didasarkan pada standar konsumsi minimal 2.100 kilokalori per orang per hari, disusun dari komoditas umum seperti beras, telur, tahu, tempe, minyak goreng, dan sayur, sesuai pola konsumsi rumah tangga Indonesia. Komponen non-makanan mencakup kebutuhan minimum untuk tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi.
Dalam hal ini, BPS menghitung garis kemiskinan berdasarkan pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan. Komponen makanan didasarkan pada standar konsumsi minimal 2.100 kilokalori per orang per hari. Sementara itu, komponen non-makanan mencakup kebutuhan minimum untuk tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi.
Kedua komponen tersebut kemudian digabung dan dikonversi menjadi nominal dengan mengikuti standar harga di Indonesia. Maka, lahirlah garis kemiskinan versi BPS.
"Jadi kalau misalnya kita makan di bawah 2100 kalori per hari maka secara otomatis kita dianggap negara sebagai orang miskin. Lalu, misalnya kita tergolong orang yang gak mampu berobat, maka kita tergolong miskin," ujar Dedek.
(lav)
