Penindakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperketat pengawasan keamanan nasional. Pada Mei lalu, otoritas setempat juga menerapkan kebijakan baru untuk mendukung kerja kantor keamanan nasional milik Beijing di Hong Kong, dengan alasan meningkatnya risiko geopolitik global — meski tanpa penjelasan detail.
Menurut deskripsi di situs resmi gim, Reversed Front: Bonfire memungkinkan pemain memilih untuk berpihak pada Hong Kong, Tibet, atau Taiwan dan melawan rezim Komunis. Alternatifnya, pemain juga bisa memimpin pasukan Komunis yang dalam narasi gim digambarkan sebagai “otoriter, ceroboh, dan tidak kompeten.”
Pemerintah memperingatkan bahwa mereka yang menyebarkan gim ini bisa dikenai dakwaan menghasut pemisahan diri (secession) dan subversi terhadap kekuasaan negara. Sementara itu, mengunduh gim tersebut bisa dianggap sebagai tindakan memiliki publikasi dengan niat menghasut.
“Mereka yang telah mengunduh aplikasi ini sebaiknya segera menghapusnya dan tidak mencoba melanggar hukum,” demikian bunyi pernyataan pemerintah.
Pengembang gim belum memberikan pernyataan atas pelarangan ini.
Berdasarkan aturan pelaksana UU Keamanan Nasional 2020, pemerintah dapat memerintahkan penyedia layanan digital untuk memblokir pesan elektronik jika dianggap mengancam keamanan nasional. Penyedia yang tidak patuh dapat dikenai denda sebesar HK$100.000 (sekitar Rp200 juta) dan hukuman penjara hingga 6 bulan.
Pemerintah menolak memberikan detail lebih lanjut terkait penindakan ini ketika dimintai tanggapan oleh Bloomberg News. Biro Keamanan menyatakan bahwa, karena “pentingnya menjaga keamanan nasional,” informasi terkait langkah-langkah semacam ini tidak akan dibuka kecuali diperlukan untuk kepentingan kasus hukum tertentu.
Pemerintah Hong Kong menunjukkan bahwa isu keamanan nasional tetap menjadi prioritas utama, meskipun mereka juga berkomitmen mendorong pertumbuhan ekonomi yang kini terhambat oleh perlambatan ekonomi China dan situasi global yang tidak pasti.
UU Keamanan Nasional 2020 sebelumnya telah membungkam berbagai bentuk oposisi setelah gelombang protes pro-demokrasi mengguncang pusat keuangan global tersebut. Tahun lalu, pemerintah Hong Kong mempercepat pengesahan hukum keamanan lokal yang memicu kekhawatiran dari negara-negara Barat terkait potensi pembungkaman kebebasan berpendapat.
Pada Mei lalu, otoritas mulai mewajibkan berbagai tempat usaha, termasuk restoran, kolam renang, dan rumah duka, untuk mematuhi klausul keamanan nasional demi mempertahankan atau mendapatkan izin usaha. Saat ditanya soal ini dalam konferensi pers rutin, Kepala Eksekutif Hong Kong, John Lee, menegaskan bahwa “setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi negara China.”
(bbn)
