Adapun, Gag Nikel mencatat produksi dan penjualan untuk tahun 2020 masing-masing sebesar 1,16 juta wmt dan 1,11 juta wmt.
Sepanjang 2021, Gag Nikel telah menyetor Rp346,67 miliar kepada negara dalam bentuk pajak. Sementara itu setoran ke negara dalam bentuk non pajak mencapai Rp188,26 miiliar.
Belakangan anak usaha Antam itu menjadi sorotan publik selepas polemik praktik pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Saat itu, Gag Nikel dituding melanggar aturan ihwal pertambangan di Pulau Gag, yang masuk ke dalam kategori pulau kecil.
Malahan, menurut Greenpeace, aktivitas tambang di Pulau Gag, Pulau Kawe dan Pulau Manuran telah membabat lebih dari 500 hektare (ha) hutan dan vegetasi alami khas.
Selepas polemik pertambangan di Raja Ampat itu, pemerintah memutuskan untuk mencabut 4 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang beroperasi di dalam kawasan Geopark Raja Ampat.
Keempat IUP itu di antaranya milik PT Kawei Sejahtera Mining di Pulau Kawe, PT Mulia Raymond Perkasa di Pulau Batang Pele dan Pulau Manyaifun, PT Anugerah Surya Pratama di Pulau Manuran dan PT Nurham di Pulau Yesner Waigeo Timur.
Pemerintah memastikan tetap memberi izin operasi untuk Gag Nikel dengan meningkatkan pengawasan di konsesi tambang tersebut.
“RKAB pada 2025 yang diberikan hanya PT Gag Nikel yang lainnya tidak diberikan,” kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat memberi keterangan pers di Istana Negara, Selasa (10/6/2025).
Bahlil beralasan Gag Nikel telah menjalankan proses penambangan sesuai dengan kaidah analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).
“Gag Nikel melakukan proses penambangan yang menurut hasil evaluasi tim kami itu bagus sekali, sesuai dengan Amdal karena itu juga adalah bagian dari aset negara,” kata Bahlil.
Anak usaha Antam itu mengamankan kuota produksi bijih nikel mencapai 9 juta ton wmt dari konsesi tambang di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya.
Perinciannya, Kementerian ESDM memberikan kuota produksi untuk 3 juta wmt pada 2024. Selanjutnya, kuota produksi bijih nikel yang sama masing-masing 3 wmt diberikan untuk alokasi 2025 dan 2026.
PT Gag Nikel mengantongi kontrak karya (KK) generasi VII dengan luas wilayah 13.136 hektare (ha). Kontrak karya itu telah memasuki tahap Operasi Produksi berdasarkan SK Menteri ESDM No.430.K/30/DJB/2017.
Surat keputusan itu dikeluarkan oleh Menteri ESDM kala itu Ignasius Jonan. Lewat keputusan itu, PT Gag Nikel memiliki konsesi sampai 30 November 2047.
Berdasarkan data milik Antam per Agustus 2024, Gag Nikel mencatat cadangan bijih nikel mencapai 59 juta wmt. Sementara itu, potensi sumber daya dari tambang di Pulau Gag itu mencapai 318 juta wmt.
(naw)
