Hadiah tersebut sebagian besar bersifat simbolis karena China tidak memiliki kewenangan penegakan hukum di negara kepulauan berpenduduk 23 juta orang tersebut. Anggota militer Taiwan juga jarang bepergian ke China.
Penawaran hadiah tersebut menunjukkan penghinaan Beijing terhadap Lai, yang dianggapnya berusaha mengukuhkan kemerdekaan Taiwan secara resmi.
Beijing mengklaim Taiwan sebagai salah satu provinsinya, yang harus berada di bawah kendalinya, jika perlu dengan paksa.
China menolak untuk mengadakan pembicaraan tingkat tinggi dengan pemerintah di Taipei sejak pendahulu Lai, Tsai Ing-wen, menolak mengakui klaimnya bahwa negara kepulauan tersebut merupakan bagian dari China.
Sebaliknya, Beijing mencoba menekan Lai sejak memenangkan Pemilu Taiwan tahun lalu, terutama dengan menggelar sejumlah latihan militer berskala besar.
Beijing juga mengambil langkah-langkah, seperti memberlakukan sanksi terhadap komentator politik Taiwan dan menerbitkan undang-undang untuk menghukum "separatis."
Pemerintah Taiwan meluncurkan komando keamanan siber pada tahun 2017, sebagian besar untuk melawan yang dikatakan pejabat di Taipei sebagai serangan daring dan ancaman lain yang besar dari China.
Pada September 2024, China menjatuhkan hukuman penjara sembilan tahun kepada seorang aktivis politik Taiwan yang dinyatakan bersalah atas tuduhan separatisme.
Aktivis tersebut, Yang Chih-yuan, tampaknya tinggal di China, dan Taiwan kemudian memperingatkan warganya agar tidak melakukan perjalanan melintasi selat tersebut.
(bbn)
