"Bila mau broadband recovery yang muncul bukan hanya subsidi upah. Kita butuh hal langsung support kelas menengah seperti subsidi listrik. Semoga penurunan harga listrik bisa dilakukan pada proses penganggaran APBN selanjutnya," kata Fakhrul.
Pemerintah membatalkan rencana subsidi berupa diskon tarif listrik sebesar 50% pada pelanggan 1.300 VA dan di bawahnya, di detik-detik akhir. Menteri Keuangan Sri Mulyani ketika itu menjelaskan, alasan pembatalan karena proses penganggaran yang lambat sehingga dinilai tidak memungkinkan dilakukan pada Juni-Juli tahun ini.
"Kita sudah rapat di antara para menteri dan untuk pelaksaan diskon listrik ternyata untuk kebutuhan atau proses penganggaran jauh lebih lambat. Sehingga kalau tujuannya Juni—Juli, kita putuskan tidak bisa dijalankan," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers, Senin (2/6/2025).
Jumlah pelanggan listrik berdaya 1.300 VA tercatat sekitar 14,1 juta pelanggan, lalu pelanggan listrik berdaya 900 VA mencapai 38 juta pelanggan, serta 450 VA sebanyak 24,7 juta orang, berdasarkan data yang dirilis oleh PT PLN (Persero) pada akhir 2024 lalu.
Ketika stimulus berupa diskon listrik 50% selama Januari-Februari 2025 diberikan kepada pelanggan daya 2.200 VA ke bawah, Pemerintah merogoh anggaran senilai Rp75,83 triliun.
Pemberian insentif itu memberi ketahanan pada daya beli yang sudah terseok-seok. Konsumsi rumah tangga bertahan tumbuh 4,89% pada kuartal I-2025. Angkanya mungkin lebih rendah tanpa adanya stimulus harga setrum.
Jangkauan terbatas
Menurut beleid yang menjadi dasar hukum kebijakan subsidi upah, pemberian tambahan upah sebesar Rp600.00 per orang, menyasar pekerja bergaji maksimal Rp3,5 juta yang merupakan peserta aktif program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) BPJS Ketenagakerjaan hingga April 2025.
Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan hingga awal tahun, jumlah pekerja yang menjadi peserta aktif program BPJS Ketenagakerjaan mencapai 42,67 juta orang.
Namun, program itu hanya menyasar mereka yang bergaji maksimal Rp3,5 juta dengan perkiraan jumlah penerima tak sampai 18 juta orang pekerja, termasuk guru honorer.
Dengan keterbatasan jangkauan, sulit untuk berharap program insentif upah itu bisa membawa dampak signifikan pada perbaikan daya beli masyarakat.
Ekonom dari Centre of Law and Economic Studies (CELIOS) Bhima Yudistira mengatakan, paket stimulus yang disiapkan oleh Pemerintah masih belum memadai bila tujuannya adalah untuk mendorong daya beli masyarakat. "Belum cukup, nominal [paket insentif] terlalu kecil dan sangat temporer waktunya," kata Bhima.
Demi penguatan konsumsi domestik, pemerintah seharusnya fokus pada penciptaan lapangan kerja, juga mendorong serapan belanja pemerintah pusat dan daerah. "Stimulus saja belum cukup, yang harus dilakukan pemerintah selanjutnya adalah meningkatkan belanja pemerintah yang sempat tertunda di awal tahun karena realokasi anggaran," tambah Fakhrul.
Belanja pemerintah yang kembali digeber bisa membantu pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja di sektor-sektor yang sebelumnya terdampak seperti konstruksi, perhotelan dan perdagangan.
"Kami sangat mengharapkan belanja pemerintah mencapai full throttle di paruh kedua tahun 2025," kata Fakhrul.
Ketika kecepatan belanja pemerintah kembali sesuai harapan, hal itu menurutnya bisa mengubah persepsi penting pada para pelaku ekonomi.
Survei Bloomberg terhadap 31 ekonom yang dilansir pada pekan lalu memperkirakan perekonomian Indonesia pada kuartal II-2025 ini kemungkinan akan makin melambat dengan pertumbuhan hanya sebesar 4,8% year-on-year (yoy).
Bila prediksi itu terealisasi, maka akan menjadi pelemahan dalam dua kuartal beruntun, mengingat pada kuartal pertama lalu laju Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia juga telah melemah, hanya tumbuh 4,87% yoy, dari capaian 5,02% pada kuartal sebelumnya.
Sehingga secara kuartalan, pada triwulan pertama lalu, PDB Indonesia terkontraksi sebesar 0,98% dibanding kuartal IV-2024. Apabila pada kuartal kedua tahun ini terjadi kontraksi lagi, maka perekonomian Indonesia akan masuk ke zona resesi teknikal, karena terjadi kontraksi kuartalan dua periode beruntun.
Dampak ke pasar
Greget belanja pemerintah akan menjadi sinyal penting bagi pasar. Saat ini, minat investor baik asing maupun lokal sudah tinggi untuk Indonesia dan pelaku pasar menunggu gebrakan lebih baik dari pemerintah.
"Siaran pers APBN Kita yang selanjutnya sudah harus menunjukkan belanja pemerintah yang menguat," kata Fakhrul.
Ketika ekspektasi perbaikan terpenuhi, arus modal asing akan kembali membesar ke Indonesia di tengah guncangan global yang masih membayangi.
"Dengan adanya perbaikan ekonomi, seharusnya rupiah bisa terus menguat ke bawah Rp16.000/US$ dan IHSG menguat ke level 7.750. Eksekusi belanja pemerintah yang transparan dan tepat sasaran sangat ditunggu," kata ekonom.
Selama Mei, arus masuk modal asing cukup besar terutama di pasar surat utang negara. Berdasarkan data Bloomberg, pemodal asing memborong saham di pasar Indonesia senilai US$ 337,1 juta (net buy) selama Mei. Dengan kurs JISDOR terakhir di Rp16.305/US$, nilai belanja itu setara dengan Rp5,5 triliun.
Investor asing juga memborong surat utang negara (SBN). Berdasarkan data Kementerian Keuangan yang dikompilasi oleh Bloomberg, asing mencetak posisi net buy senilai US$ 1,49 miliar selama bulan lalu sampai data 26 Mei, setara dengan Rp24,35 triliun.
Pada perdagangan Kamis ini (5/6/2025), IHSG bertahan di zona hijau sejak pembukaan pasar dan pada tengah hari ini mencatat penguatan 0,65% di level 7.118.
Adapun rupiah stabil di kisaran Rp16.280/US$. Di pasar surat utang, mayoritas tenor SBN siang ini mencatat penurunan yield seperti dicatat oleh tenor 5Y, dengan imbal hasil terpangkas 3,7 basis poin ke level 6,379%. Lalu tenor acuan 10Y juga turun 2,8 basis poin yield-nya menjadi 6,879%.
(rui/wep)
