“Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak ibu hamil yang belum mendapatkan pemantauan kesehatan secara berkelanjutan selama masa kehamilan,” tambahnya.
Natasya menekankan pentingnya memperkuat edukasi sejak sebelum kehamilan, seperti melalui posyandu, program skrining pranikah, dan penyebaran informasi melalui Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).
Menurutnya langkah-langkah ini bisa jauh lebih strategis dalam jangka Panjang dan bisa memberdayakan calon orang tua sejak dini.
Ia juga mendorong pengembangan dashboard pelayanan maternal yang berbasis ketimpangan wilayah.
Hal ini bertujuan mengindentifikasi hambatan nyata dilapangan seperti kendala biaya, jarak ke fasilitas kesehatan, minimnya tenaga medis hingga faktor budaya yang menghambat rujukan.
“Bila masalahnya adalah biaya dan jarak, maka penyediaan subsidi transportasi dan pemerataan fasilitas rumah singgah menjadi penting. Bila karena minimnya tenaga kesehatan, maka redistribusi tenaga kesehatan melalui program Nusantara Sehat dan Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) dapat dioptimalkan bagi daerah dengan risiko tinggi,” ujar Natasya.
Natasya juga menyoroti lemahnya komunikasi public pemerintah dalam menggulirkan wacana ini.
Ia menyebut bahwa wacana tersebut menunjukkan kurangnya pemahaman akan urgensi dan tidak adanya strategi komunikasi yang matang kepada masyarakat.
Hal ini, lanjut Natasya, sejalan dengan temuan studi The Indonesian Institute tentang “Evaluasi 200 Hari Menteri Kabinet Merah Putih” yang mencatat bahwa keterampilan komunikasi para menteri hanya sebesar 68,75% dan konsistensi penyusunan kebijakan berdasarkan prioritas yang jelas hanya sebesar 35,42%.
“Evaluasi TII ini menjadi pengingat bahwa peningkatan kesehatan masyarakat harus diwujudkan dengan kebijakan berbasis data dan komunikasi publik yang berkualitas agar tidak mengorbankan rasa aman masyarakat,” tutup Natasya.
Usulan Menkes
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan dokter umum bisa melakukan tindakan operasi caesar terutama di daerah 3T, terdepan, terluar, tertinggal.
Hal ini dia usulkan lantaran dokter spesialis kandungan masih rendah terutama di wilayah terpencil dan pelosok.
“Nanti spesialis obgyn apakah ada di 514 kabupaten kota? Kalau dia cuma ada di 200 yang 300 gimana? Kalau saya, 300 dokter umumnya diajarin dong boleh,”ucap Menkes dalam video yang diunggah Kemenkes RI.
POGI Minta Pikirkan Kembali
Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia atau POGI meminta Kementerian Kesehatan untuk memikirkan ulang rencana perizinan dokter umum melakukan tindak operasi caesar.
Operasi caesar merupakan tindakan intervensi bedah risiko yang harus dilakukan oleh dokter spesialis obstreti yang berpengalaman.
POGI merekomendasikan tiga hal kepada Kemenkes:
- Pertama POGI menyarakankan adanya pengembangan program pelatihan bagi dokter umum yang ingin memperdalam pengetahuan tentang obstetric dan ginekologi.
- Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan spesialis terutama di daerah terpencil
- POGI merekomendasikan penggunaan teknologi layanan kesehatan jarak jauh untuk digunakan sebagai fasilitas pemberian bimbingan dan supervise kepada dokter umum dalam situasi darurat.
(lav)
