Tak berhenti di sana, BPK juga menemukan terdapat data individu DTKS aktif yang dinyatakan meninggal dunia sebanyak 1,69 juta individu. Tapi, sebanyak 125,7 ribu individu tersebut masih terdapat menerima bansos PKH maupun sembako senilai total Rp182,1 miliar.
Ada juga temuan data individu DTKS aktif yang terdaftar sebagai karyawan dengan penghasilan di atas UMP namun masih menerima bansos sebanyak 364,7 ribu dari total 5,65 juta individu menerima total Rp528,08 miliar.
Hasil pengolahan data terdapat data individu DTKS yang terindikasi beririsan antar flagging (tanda atas suatu data) baik meninggal, ASN, guru tersertifikasi nonASN, pemilik usaha (AHU), penghasilan di atas UMP/UMK, aparat pemerintah desa, pelanggan PLN 900 VA ke atas (nonsubsidi), maupun pemilik kendaraan roda empat ke atas dengan jumlah 12,05 juta orang.
Dari total tersebut, sebanyak 4,06 juta diantaranya beririsan lebih dari 2 flagging. Kemudian, sebanyak 1,06 juta individu telah menerima bansos senilai Rp1,57 triliun.
"Hal tersebut mengakibatkan DTKS belum informatif dalam merinci data berdasarkan unsur-unsur maupun kriteria pembentuknya sehingga akan menyulitkan stakeholders yang membutuhkan, dan terdapat indikasi data individu yang tidak sesuai kriteria masuk DTKS," tulis BPK.
Berdasarkan temuan itu, BPK pun merekomendasikan kepada menteri Sosial agar melakukan cleansing data melalui pemadanan dengan instansi wali data sebelum penetapan DTKS setiap bulannya; dan melakukan penelitian atas adanya data individu DTKS yang tidak sesuai kriteria penetapan.
(ain)
