"Menhub sudah menyampaikan pembiayaan tidak dari APBN, [tetapi] dicari dari creative financing. Swasta yang handle ini," tutur dia.
Kabar rencana kelanjutan proyek kereta cepat hingga Surabaya itu sebelumnya diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Hal itu diungkapkannya ketika ditanya mengenai rencana investasi China di bidang perkeretaapian, yang menjadi salah satu fokus pembahasan di sela kunjungan tiga hari Perdana Menteri Li Qiang ke Indonesia, akhir pekan lalu.
“Studi, studi [kereta cepat] Bandung—Surabaya. Studi dahulu, studi,” ujarnya ditemui di sela kegiatan Indonesia-China Business Reception 2025 di Ballroom Hotel Shangri-La, Sabtu (24/5/2025) lalu.
Meski demikian, Airlangga belum mengonfirmasi apakah proyek tersebut akan nantinya akan dieksekusi dalam format kereta cepat atau semicepat lantaran pemerintah masih harus menunggu hasil kajian yang akan dilakukan.
Airlangga juga mengindikasikan konsorsium untuk proyek tersebut belum dibentuk secara resmi. “Belum diputuskan,” ujarnya.
Sebelumnya, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menyebut perpanjangan proyek Kereta Cepat Jakarta—Bandung (KCJB) hingga ke Surabaya memang masih dalam proses studi kelayakan, setelah pada tahun lalu pemerintah telah melakukan pra-studi.
Proyek kereta cepat menuju ke Surabaya ini juga diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. 296/2020 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional.
Pada awal 2024, pemerintah sempat berwacana bahwa proyek ini akan dikembangkan untuk jalur hingga ke Yogyakarta terlebih dahulu untuk tahap awal.
Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi saat itu mengatakan pemerintah tidak akan langsung membangun hingga ke Surabaya karena keterbatasan waktu dan biaya.
“Sekarang sedang penggodokan untuk perencanaan. Ada kemungkinan jalurnya dibangun sampai Yogyakarta dahulu. Kalau [langsung] sampai ke Surabaya [terkendala] masalah waktu dan biaya,” ujar Dwiyana saat ditemui di Kompleks Parlemen, akhir Januari 2024.
Kendati demikian, Dwiyana enggan menjelaskan dengan lengkap ihwal daerah mana saja yang bakal dilintasi oleh megaproyek tersebut. Sebab, hal ini dilakukan untuk mencegah adanya spekulan yang berpotensi menaikkan harga tanah.
(ell)
