Hal ini dipaparkan Sri Mulyani sebagai bagian dari Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2026. Pidato disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-18 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025. 

"Dengan demikian, defisit fiskal akan dipatok pada kisaran 2,48%-2,53% terhadap PDB," ujar Sri Mulyani, Selasa (20/5/2025).

Kisaran target defisit fiskal Kementerian Keuangan pada tahun depan tak jauh berbeda dibanding target defisit fiskal pada tahun ini yang ditetapkan di level 2,53%.

Kebijakan efisiensi anggaran sebelumnya termaktub dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Melalui beleid itu, pemerintah melakukan efisiensi anggaran kementerian/lembaga dan transfer ke daerah Rp306,69 triliun. 

Dalam perkembangannya, Kemenkeu telah melakukan pembukaan blokir atau realokasi hasil efisiensi belanja sebesar Rp86,6 triliun kepada 99 kementerian/lembaga (K/L) sampai 25 April 2025, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk prioritas pembangunan nasional.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pembukaan blokir atau realokasi terjadi pada 23 K/L baru di Kabinet Merah Putih sebesar Rp33,11 triliun. Selain itu, pembukaan blokir atau realokasi juga terjadi pada 76 K/L lainnya sebesar Rp53,49 triliun.

"Buka blokir atau realokasi penajaman terjadi untuk K/L yang baru di dalam Kabinet Merah Putih ada 23 K/L hasil restrukturisasi masih proses, tetapi sampai saat ini sudah Rp33,11 triliun, 76 K/L sudah sebesar Rp53,49 triliun. Maka total Rp86,6 triliun," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita, dikutip Kamis (1/5/2025).

(lav)